sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Info Pasar

Pernak Pernik

Seni Budaya dan Hiburan

» » Universitas Brawijaya Gelar Disertasi Gelar Doktor

Dr. Binsan Ripmal Simarangkir .H,M.H
Malang, Laras Post - Universitas Brawijaya menggelar program Doktor ilmu hukum disertasinya di gedung A Universitas Hukum Brawijaya Malang, Rabu (20/11/19).

Salah satu peserta akademisi, Dr. Binsan Ripmal Simarangkir menyampaikan, lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari lembaga keuangan Bank dan bukan Bank, kalau bidang usaha di lingkungan Bank. "Salah satunya adalah penyelenggaraan bidang usaha money changer yang melayani perdagangan atau Penukaran Valuta Asing (PVA)," katanya. 

Seiring perkembangan perekonomian, keberadaan money changer sangat berkembang pesat bahkan keberadaannya pun hingga di luar lingkungan Bank dan disebut Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing - non Bank (KUPVA-BB) yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia nomor:18/20/PBI/2016. 

Namun Binsan mengatakan, pada peraturan Bank Indonesia tak mengatur tentang larangan penyelenggaraan KUPVA-BB yang tidak berizin. "Serta tidak mengatur tentang kewenangan pengawasan dan penegakan hukumnya," tambah Binsan.

Pada tahun 2017 perkembangan KUPVA-BB yang berizin sebanyak 1812 unit usaha dan yang tidak berizin sebanyak 1604 unit usaha. Sehingga yang ilegal mengakibatkan penerimaan Negara dibidang pajak berkurang. Lanjut pria yang juga menjabat sebagai kanit Diskrimsus bidang ekonomi mabes Polri.
     
KUPVA-BB yang tidak berizin alias ilegal, Binsan menjelaskan bisa menjadi sarana perbuatan tindak pidana yang lainnya seperti tindak pidana pencucian uang, pendanaan teroris, penipuan dan perdagangan narkotika. "Hal ini, karena tidak diaturnya larangan dan sanksi hukumnya terhadap KUPVA-BB yang ilegal sehingga adanya kekosongan hukum," jelas Binsan.
     
Binsan berharap, untuk itu ke depannya Pemerintah baik eksekutif dan legislatif perlu melakukan rekonstruksi pengaturan KUPVA-BB yang tidak berizin. 

Untuk itu diperlukan membuat undang-undang yang bisa menjadi sarana atau metode bersifat memaksa guna mengurangi tindak pidana yang notabanenya KUPVA-BB dijadikan sebagai sarana. "Dan yang jelas bisa menambah pendapatan negara melalui pajak," tandas mengakhiri pembicaraan. (gus/ris)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

3 Comments:

  1. yuk teman teman yang hobby main game
    mari bergabung bersama kami
    di game penghasil duit dan banyak hadiah menanti anda
    buktikan sendiri y


    wwww.vodkapoker,site

    BalasHapus
  2. yuk teman teman yang hobby main game
    mari bergabung bersama kami
    di game penghasil duit dan banyak hadiah menanti anda
    buktikan sendiri y


    wwww.vodkapoker,site

    BalasHapus

Posting Komentar