sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Info Pasar

Pernak Pernik

Seni Budaya dan Hiburan

» » BIN Melaksanakan Kebijakan Presiden Jokowi, Sinergikan Humas Antar Kementerian dan Lembaga Untuk Stabilitas Kewaspadaan Nasional

Forum Komunikasi BAKOHUMAS Kementerian dan Lembaga yang digelar oleh Badan Intelijen Negara (BIN), di Jakarta, Kamis (12/12). 
Jakarta, Laras Post - Implementasi kebijakan Pemerintah diperkirakan menemui sejumlah tantangan. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Forum Komunikasi BAKOHUMAS Kementerian dan Lembaga yang digelar oleh Badan Intelijen Negara (BIN),  Kamis (12/12). 

“Keruwetan birokrasi dan masih adanya tumpang tindih dalam regulasi di Indonesia menjadi salah satu hambatan meningkatkan investasi di Indonesia. Padahal, pertumbuhan ekonomi menjadi target yang harus dikejar di tengah gejolak resesi ekonomi global. Selain itu, penyebaran radikalisme juga masih menjadi ancaman nyata bagi negara yang mengancam eksistensi Pancasila hingga memicu disintegrasi bangsa". Demikian ungkap juru bicara Kepala BIN Wawan H Purwanto yang dikutif dalam rilisnya.

Dalam kesempatan tersebut, BIN juga mengingatkan kembali bahwa Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin berulangkali menyerukan pentingnya penyederhanaan regulasi dan merampingkan postur birokrasi. 


Dijelaskan juru bicara BIN lebih lanjut, “Untuk merealiasikan kebijakan tersebut, Pemerintah terus berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif agar sinergis dan juga mendukung berbagai kebijakan prioritas dalam penyederhanaan regulasi,” jelas juru bicara BIN.

Sebagai lembaga negara yang bertugas memantau ancaman terhadap negara, BIN mengakui jika penerapan sejumlah kebijakan pemerintah akan menemui sejumlah tantangan.

“Ada hambatan dari oknum yang selama ini mengeruk keuntungan dari ketidakteraturan regulasi. Di sisi lain, rencana perampingan birokrasi berpeluang mendapatkan resistensi dari kalangan ASN itu sendiri yang merasa kepentingannya terganggu,” ungkap Wawan Purwanto, menambahkan.


Selain itu, BIN juga menegaskan kembali upaya memerangi penyebaran radikalisme yang terus menyasar berbagai lapisan masyarakat, tidak terkecuali ASN yang merupakan ujung tombak pelayanan publik. 

Dipaparkan, “Program Deradikalisasi berpotensi terus dipolitisasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang selama ini terus mendiskreditkan Pemerintah untuk melancarkan agenda politiknya. Melalui berbagai cara, kelompok tersebut terus membangun opini dan membenturkan Pemerintah dengan umat Islam dengan isu pemerintah anti Islam hingga membatasi kebebasan berekspresi. Faktanya, apa yang dilaksanakan oleh Pemerintah merupakan cara untuk mencegah Indonesia terjerumus ke dalam berbagai konflik dan juga untuk melindungi bangsa Indonesia,” papar Wawan H. Purwanto, menegaskan.

Menyikapi hal tersebut, BIN mengundang seluruh jajaran Humas Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk ikut menyosialisasikan berbagai kebijakan Pemerintah yang memiliki tujuan positif. 


Koordinasi tersebut dilaksanakan dalam Forum Bakohumas yang mengambil tema ‘Sinergitas Kehumasan Mengantisipasi Dampak Kebijakan Pemerintah, Penyederhanaan Regulasi Dan Deradikalisasi’.

“Tujuannya, agar kebijakan Pemerintah dapat dicerna dan diterima secara mudah oleh masyarakat,” pungkas Wawan.

Dalam forum Bakohumas tersebut seluruh perwakilan K/L berkomitmen untuk ikut menyosialisasikan kebijakan Pemerintah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka menyukseskan berbagai kebijakan Pemerintah. (her)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda