sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Info Pasar

Pernak Pernik

Seni Budaya dan Hiburan

» » KPK Ajak Pemangku Kepentingan Turut Peringati Hakorda

Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) pada suatu kesempatan
Jakarta, Laras Post – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak segenap pemangku kepentingan hingga masyarakat umum untuk ikut ambil bagian, pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember nanti. Tema peringatan Hakordia 2019 adalah; Bersama Melawan Korupsi Mewujudkan Indonesia Maju.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya mengimbau kementerian/lembaga agar turut memperingati Hakordia sesuai dengan program dan anggaran yang telah direncanakan di wilayah/kantor masing-masing.

“Konsep dan operasional acara diserahkan kepada masing-masing dengan tetap berpegang pada prinsip sinergitas, efisiensi, akuntabilitas dan penyelenggaraan kegiatan yang bebas dari korupsi,” ujarnya saat konferensi pers, Jumat (6/12/2019) di gedung KPK, Jakarta.

Sementara, peringatan Hakordia 2019 di KPK akan diisi dengan serangkaian kegiatan yang dimulai sejak 6 hingga 13 Desember 2019. Melalui rangkaian kegiatan tersebut KPK mengajak segenap pemangku kepentingan membangun kesadaran dan semangat perlawanan terhadap korupsi melalui pendekatan humanis dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk masyarakat.

Kegiatan yang diselenggarakan KPK, di antaranya peluncuran Side-B Album SAKSI 2019, pengumuman pemenang Apresiasi Jurnalis Lawan Antikorupsi 2019, workshop komunitas antikorupsi, penganugerahan Anticorruption Film Festival (ACFFest) 2019, Dongeng Kebangsaan Antikorupsi, Festival Media Digital Pemerintah, Temu Aksi Nasional Penyuluh Antikorupsi, Temu Konsolidasi Komite Advokasi Daerah (KAD) se-Indonesia dan lainnya. 

Untuk puncak peringatan Hakordia akan dilaksanakan pada Senin (9/12/2019) Gedung Penunjang KPK. Kegiatan itu akan dihadiri pimpinan kementerian/lembaga, kepala pemerintahan daerah, komunitas dan pemangku kepentingan lainnya yang selama ini telah berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan KPK.

Agus menyebutkan, pencegahan korupsi merupakan upaya kolektif yang tidak dapat dilakukan KPK sendirian. Partisipasi dan pelibatan masyarakat adalah hal yang mutlak. “Masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui progress dan capaian upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan bersama,” tandasnya. (her, ram)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda