sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Info Pasar

Pernak Pernik

Seni Budaya dan Hiburan

» » Mahasiswa Kembali Unjuk Rasa, Tuntut Kementerian ESDM dan Kemenko Maritim dan Investasi Cabut Permen ESDM No. 11 tahun 2019


Jakarta, Laras Post - Kementerian ESDM dan Kemenko Maritim kembali didatangi kelompok massa dari Koalisi Mahasiswa Peduli Bangsa, Kamis (19/12/2019). 

Kelompok mahasiswa yang berjumlah sekitar 1000 orang itu menuntut pemerintah untuk segera mencabut Permen ESDM No. 11 tahun 2019 terkait pelarangan ekspor bijih nikel kadar rendah yang dianggap telah merugikan penambang lokal dan negara secara keseluruhan. 

Koordinator aksi Dony Manurung, mengungkapkan bahwa selain membuat penambang lokal 'berteriak', kebijakan ini juga berpotensi besar melanggengkan praktek kartel/mafia dalam proses tata niaga nikel di Indonesia. 

Dony menilai, pelarangan ekspor bijih nikel ini diperkirakan akan membuat 26 smelter nasional yang sedang dalam proses pembangunan akan terlantar, karena , dan hingga saat ini pemerintah seperti menutup mata.

" Permen ESDM No. 11 tahun 2019 salah satau isinya itu kan melarang ekspor bijih nikel kadar rendah, yakni dibawah 1.7%, sedangkan 26 smelter lokal yang sedang dibangun saat ini hanya berharap dapat mengumpulkan anggaran dari hasil penjualan nikel kadar rendah tersebut, kalau sekarang dilarang mau dikemanakan nasib pengusaha lokal kita? Pemerintah suruh olah sendiri, tapi pemerintah sendiri sampai saat ini belum terlihat perhatiannya terhadap nasib penambang dan smelter lokal," tegasnya. 

Dony berharap pemerintah jangan hanya peduli dengan investor asing, tapi pengusaha lokal yang sedang berjuang membangun smelter juga harus segera diselamatkan. 

Selain itu, Dony juga menaruh kecurigaan besar mengenai permainan kadar bijih nikel oleh smelter Virtue Dragon dan Tsingshan melalui surveyornya PT. Intertek. 

"Banyak laporan di lapangan bahwa ada permainan pengaturan kadar bijih nikel oleh dua smelter asing dari Tiongkok ini, banyak yang mengeluhkan bahwa kebanyakan penambang yang menjual bijih nikelnya kepada dua smelter asing ini sering kali ditolak dengan alasan kadar nikelnya tidak memenuhi standar. Padahal awalnya para penambang sudah mengukur kadarnya dan dinyatakan memenuhi syarat tapi ketika melewati lab surveyor PT. Intertek yang dipakai oleh Virtue Dragon dan Tsingshan kadarnya malah menjadi rendah, makanya di sini kita menuntut agar pemerintah segera mencabut izin smelter dan surveyor asing yang mempermainkan penambang lokal kita," terangnya. 

Sementara, Presidium Koalisi Mahasiswa Peduli Bangsa Rahmat Pakaya, menyoroti perihal 'harga kesepakatan' yang dikeluarkan oleh kepala BKPM Bahlil Lahadalia, menurutnya harga yang diklaim sebagai harga kesepakatan antara BKPM dan para pengusaha  nikel tersebut secara terang-terangan menabrak aturan.

"Padahal pemerintah sudah mengeluarkan peraturan soal harga patokan mineral (HPM) bijih nikel yang didasarkan pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 85, kok ini ada bikin-bikin harga baru lagi? Permainan apa lagi ini?" tanya Rahmat. (wn

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda