sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Info Pasar

Pernak Pernik

Seni Budaya dan Hiburan

» » Presiden Jokowi Isu Penting Soal Ekspor Lobster, Ingatkan Keseimbangan Lingkungan dan Nilai Tambah Ekonomi

Presiden Joko Widodo ketika memberikan tanggapan terkait polemik ekspor benih lobster yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini, di gerbang tol Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12).
Kutai Kartanegara, Laras Post - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait polemik ekspor benih lobster yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Menurut Presiden Jokowi, hal terpenting dari isu tersebut adalah negara dan nelayan mendapatkan manfaat serta tidak merusak lingkungan.

"Yang paling penting menurut saya negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak. Yang paling penting itu. Nilai tambah ada di dalam negeri dan ekspor dan tidak ekspor itu hitungannya ada di situ," kata Presiden Jokowi di gerbang tol Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12). 


Kepala Negara juga mengingatkan agar persoalan ini dilihat dan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama keseimbangan antara lingkungan dan nilai ekonomi.

Presiden Jokowi, lebih lanjut menambahkan, "Kita tidak hanya melihat lingkungan saja tetapi nilai ekonominya juga dilihat. Tapi juga jangan hanya melihat nilai ekonominya saja, tapi lingkungan juga harus tetap kita pelihara. Keseimbangan antara itu yang penting," tambahnya.


Presiden juga tidak menghendaki jika ekspor lobster dilakukan secara asal-asalan. Misalnya, dengan menangkap dan mengekspor seluruh bibit lobster tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan manfaat bagi nelayan.

"Saya kira pakar-pakarnya tahu lah mengenai bagaimana tetap menjaga lingkungan agar benih lobster itu tidak diselundupkan, tidak diekspor secara awur-awuran, tetapi juga nelayan mendapatkan manfaat dari sana, nilai tambah ada di negara kita," tandasnya.


Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri tengah mengkaji dan merumuskan ulang peraturan terkait bersama para _stakeholder_ dan ahli-ahli. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam siaran persnya mengatakan, dalam waktu dekat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) akan bertemu dengan seluruh _stakeholder_ terkait untuk membicarakan persoalan ini. 


"Intinya adalah dalam langkah satu kebijakan yang akan kami ambil harus mempertimbangkan aspek ekonomi, tetap mempertahankan lapangan pekerjaan yang dulunya ada agar tetap ada, dan menghasilkan devisa negara, namun lingkungannya juga terjaga," kata Menteri Edhy, pungkasnya. (her/sg)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda