sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Info Pasar

Pernak Pernik

Seni Budaya dan Hiburan

» » Tanah Milik HM Tinggul SHM 8036/Cengkareng Barat Telah Berkekuatan Hukum Tetap, Pemprov DKI Jakarta Abaikan Putusan MA

H. Muhammad Tinggul (kanan) dan Ketua NCW C Herry SL (kiri), di Kediaman H. Muhammad Tinggul, Tegal Alur Jakbar.
Jakarta, Laras Post - Meski perkara tanah Sertipikat hak milik No. 8036/Cengkareng Barat atas nama H Muhammad Tinggul, seluas 23.231 M2, terletak di RT 002/RW07 Keluarahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, yang dijadikan obyek perkara oleh Pemprov DKI Jakarta, telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).

Namun anehnya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Cq Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta tetap bergeming, tanah hak milik H Muhammad Tinggul itu, tetap dicatat dijadikan sebagai asset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga akibatnya Kantor Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Cengkareng Jakarta Barat tidak dapat menerbitkan SPPT PBB-P2 wajib pajak atas nama H Muhammad Tinggul, diatas tanah hak miliknya tersebut.

Hal ini terungkap dalam surat Nomor: 13834/-1.722, tertanggal 18 Desember yang keluarkan Kepala Kantor UPORD Cengkareng, ditujukan kepada Ketua Network for Corruption Watch (NCW) C Herry SL. Surat yang ditanda tangani Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Cengkareng, Wahyu Dianari itu, intinya menyebutkan, Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Cengkareng, Jakarta Barat belum dapat menerbitkan SPPT PBB-P2 wajip pajak atas nama H Muhammad Tinggul atas surat yang diajukan C Herry SL, mewakili H Muhammad Tinggul, dengan pertimbangan tanah tersebut tercatat sebagai aset Pemrov DKI Jakarta di Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta.

Menanggapi hal ini Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Misan Samsuri mengatakan, semua pihak harus menghormati dan tunduk terhadap hukum dalam hal ini putusan pengadilan. 

“Menurut informasi yang saya peroleh, perkara tanah milik H Muhammad Tinggul tersebut, telah ada putusan Mahkamah Agung, yang menguatkan kepemilikan H Muhammad Tinggul, baik dalam perkara perdata maupun hukum tata usaha Negara. Putusan itu telah memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi, seharusnya para pihak tunduk dan menjalankan putusan itu,” tegasnya, di Jakarta, Jumat (27/12/2019).

Pengajuan Penerbitan SPPT PBB atas NOP yang pernah ada.

Awalnya, H Muhammad Tinggul melalui Ketua NCW C Herry SL mengajukan permohonan penerbitan SPPT PBB-P2 atas nama H Muhammad Tinggul yang sesungguhnya pernah ada, yaitu atas NOP 31.74.020.006.009.0547.0. Pengajuan permohonan dengan mempertimbangkan, Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta Nomor : 07/Pbt/BPN.31/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Pembatalan Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta nomor 48/HM/BPN.31-BTL/2016 tanggal 27 September 2016.

Selain itu, lanjut C Herry SL, permohonan penerbitan kembali SPPT PBB-P2 atas nama H Muhammad Tinggul, juga dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung (MA) atas perkara tanah tersebut.

Pasalnya, lanjut C Herry SL, perkara kepemilikan tanah sertipikat hak milik 8036/Cengkareng Barat, seluas 23.231 M2 tersebut, setempat dikenal terletak di RT.002/07 Keluarahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat atas nama H Muhammad Tinggul itu, telah teruji materi melalui sejumlah proses hukum, baik hukum perdata, hukum adminintrasi Negara atau hukum tata usaha negara, maupun hukum pidana, yang seluruh putusannya menguatkan kepemilikan tanah H Muhammad Tinggul.

Lokasi tanah Sertifikat Hak Milik No. 8036/Cengkareng Barat, diluar aset tanah yang dimaksud Badan Pengelola Aset Daerah Pemprov DKI Jakarta. 
Dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) antara H Muhammad Tinggul melawan 1. Yayasan Merdeka Kerta Raharja (Pihak Pemprov DKI Jakarta Cq Dinas Pertanian dan Kehutanan) 2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung (MA) melalui putusan No. 413 K/TUN/2003, Tanggal 6 Maret 2007; mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: H Muhammad Tinggul.

Selanjutnya, dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) antara H Muhammad Tinggul melawan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, atas perkara pembatalan sertipikat Hak Milik No. 8036/Cengkareng Barat atas nama H Muhammad Tinggul oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Mahkamah Agung (MA) dalam putusan No 191 K/2018 menguatkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 216/B/2017/PT. TUN JKT, tanggal 8 Nopember 2017, yang amarnya memerintahkan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, untuk membatalkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta No. 48/HM/BPN 31- BTL/2016 tertanggal 27 September 2016 tentang pembatalan sertipikat Hak Milik No. 8036/Cengkareng Barat atas nama H Muhammad Tinggul.

Atas putusan Kasasi No. 191 K/2018 MA itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta tidak mengajukan gugatan tingkat hukum Peninjauan Kembali (PK) hingga putusan kasasi No 191.K/2018 inkracht atau telah berkekuatan hukum tetap.

Demikian juga dalam perkara perdata No. 554 PK/Pdt/2014 atas permohonan peninjauan kembali (PK) dari PT Sabar Ganda melawan H Muhammad Tinggul, dalam putusan Hakim Agung telah memutus menolak gugatan permohonan Peninjuan Kembali (PK) yang diajukan oleh PT. Sabar Ganda tersebut.

C Herry SL menyatakan, selain itu H Muhammad Tinggul juga pernah hendak dijerat secara pidana oleh Pemprov DKI Jakarta Cq Dinas Pertanian dan Kehutanan/Distanhut Pemprov DKI Jakarta melalui kuasa hukumnya Kusnadi dengan membuat laporan polisi atas perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, pada Tahun 1999 di Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP/475/K/II/2006/SPK UNIT II, Tanggal 8 Februari 2006.

Namun karena tidak cukup bukti, akhirnya penyidik mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: S.Tap./1458/XII/2012/Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Tanggal 18 Desember 2012.

Lebih lanjut C Herry SL menegaskan Tidak Diragukan lagi sejumlah rangkaian proses hukum itu telah semakin menguatkan, kepemilikan tanah seluas 23.231 M2, terletak di Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dengan alas hak sertipikat Hak Milik No. 8036/Cengkareng Barat atas nama H Muhammad Tinggul. Tegasnya.

“Jadi, kepemilikan tanah H Muhammad Tinggul tidak dapat diragukan lagi, karena putusan peradilan perdata maupun peradilan tata usaha Negara telah menguatkan kepemilikan H Muhammad Tinggul serta putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht,” tandasnya.

Ia menyesalkan, tanah hak milik H Muhammad Tinggul yang telah melalui sejumlah rangkaian proses hukum, masih diklaim sebagai aset Pemrov DKI Jakarta dengan dalil-dalil yang sesungguhnya telah terbantah dan gugur dengan adanya putusan-putusan MA itu.

Seluruh dalil yang disebutkan dalam surat Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Cengkareng, Wahyu Dianari itu, lanjut C Herrry SL, sejatinya telah terbantahkan dan gugur atau tidak sah karena telah ada putusan MA yang menguatkan kepemilikan H Muhammad Tinggul. 

C Herry berharap, Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta untuk taat hukum dan tunduk pada putusan Mahkamah Agung RI yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan segera memisahkan dari catatan aset Pemprov DKI Jakarta, atas tanah seluas 23.231 M2 yang terletak di Keluarahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat atas nama H Muhammad Tinggul.

“Dengan demikian Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cengkareng dapat segera menerbitkan SPPT PBB-P2 atas nama H Muhammad Tinggul, agar Wajib Pajak dapat segera melaksanakan kewajibannya,” pungkas C Herry SL. 

Hingga berita ini diturunkan belum diperoleh konfirmasi dari Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Cengkareng, maupun dari Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta. (TIM)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda