sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Info Pasar

Pernak Pernik

Seni Budaya dan Hiburan

» » Tanah Milik H.M.Tinggul Berkekuatan Hukum Tetap/Inkracht, Pemrov DKI Jakarta Abaikan Putusan Hukum Mahkamah Agung

Ketua Umum Network for Corruption Watch (NCW) C. Herry SL, saat memberikan keterangan pers, di Jakarta, Sabtu (28/12).
Jakarta, Laras Post - Meski perkara tanah Sertipikat hak milik No. 8036/Cengkareng Barat, atas nama pemegang atas tanah Muhammad Tinggul, Haji., seluas 23.231 M2, terletak di RT 002/RW07 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, yang dijadikan obyek perkara oleh Pemprov DKI Jakarta, telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).

Namun anehnya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Cq Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta tetap bergeming, tanah hak milik H Muhammad Tinggul itu, tetap dicatat dijadikan sebagai catatan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga akibatnya Kantor Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Cengkareng, Jakarta Barat tidak dapat menerbitkan SPPT PBB-P2 diatas obyek pajak tanah seluas 23.231 m2 wajib pajak (WP) atas nama H Muhammad Tinggul sebagai pemilik diatas obyek tanah hak miliknya tersebut.

Hal tersebut terungkap dalam surat jawaban Nomor : 13834/-1.722, tertanggal Jakarta, 18 Desember 2019, yang dikeluarkan Kepala Kantor UPPRD Cengkareng, ditujukan kepada Ketua Network for Corruption Watch (NCW) C Herry SL. Surat yang ditanda tangani Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Cengkareng, Wahyu Dianari itu, intinya menyebutkan, Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Cengkareng, Jakarta Barat belum dapat menerbitkan NOP SPPT PBB-P2 wajib pajak atas nama H Muhammad Tinggul. 

C Herry SL, pangilan akrab Cak Herry lebih lanjut mengatakan, Sesungguhnya nomor obyek pajak (NOP) SPPT PBB-P2 WP An. Muhammad Tinggul, Haji., diatas obyek tanah Sertipikat hak milik No. 8036/Cengkareng Barat pemegang hak An. Muhammad Tinggul, Haji, seluas 23.231 m2 tersebut SPPT PBB-P2 NOP : 31.74.020.006.009-0547.0 sejak Tahun 2000 - 2009 sebagai WP Telah patuh akan pajak. Artinya, setiap tahun aktif dengan itikad baik melaksanakan bayar Pajak PBB. Meski tanah hak milik tersebut dijadikan obyek sengketa perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta oleh Pemprov DKI Jakarta Cq Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemprov DKI Jakarta. 

Lokasi tanah Sertifikat Hak Milik No. 8036/Cengkareng Barat, diluar aset tanah yang dimaksud Badan Pengelola Aset Daerah Pemprov DKI Jakarta.
Adapun atas surat yang diajukan Ketua Umum NCW C Herry SL, mewakili H Muhammad Tinggul, tentang permohonan penerbitan SPPT diajukan dengan pertimbangan obyek tanah tersebut, adalah obyek tanah Bersertipikat berasal sejak semula diperoleh dari bidang tanah milik adat atas hak girik leter C dan persil (bukan tanah negara dan bukan tanah aset Pemprov DKI Jakarta).

Sementara itu, Kepala Kantor Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah (UPPRD) Cengkareng, Jakarta Barat, Wahyu Dianari, panggilan akrab Bu Riri, ketika akan dikonfirmasikan Laras Post Kamis (26/12) tidak ada di tempat. " Maaf pak, ibu pimpinan sedang rapat di kantor badan pajak pusat". Ujar salah seorang staf Berjilbab yang enggan disebutkan namanya. 

Menanggapi hal ini Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Misan Samsuri saat jumpa Laras Post mengatakan, semua pihak harus menghormati dan tunduk terhadap hukum dalam hal ini putusan pengadilan. 

“Menurut informasi yang saya peroleh, perkara tanah milik H Muhammad Tinggul tersebut, telah ada putusan Mahkamah Agung, yang menguatkan kepemilikan H Muhammad Tinggul, baik dalam perkara perdata maupun hukum tata usaha Negara. Putusan itu telah memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi, seharusnya para pihak tunduk dan menjalankan putusan itu,” tegas Wakil Rakyat dari Partai Demokrat itu, di Jakarta, Jumat (27/12).

Pengajuan Penerbitan SPPT PBB atas NOP yang pernah ada.

Awalnya, H Muhammad Tinggul melalui Ketua NCW C Herry SL mengajukan permohonan penerbitan SPPT PBB-P2 atas nama H Muhammad Tinggul yang sesungguhnya pernah ada, yaitu atas NOP 31.74.020.006.009.0547.0. Ketika Cak Herry, akan melakukan membayar/pelunasan pajak PBB ternyata NOP tersebut sudah tidak tercatat lagi di Kantor Pelayanan UPPRD Cengkareng, Jakarta Barat.

Pengajuan permohonan NOP SPPT PBB-P2 Cak Herry yang dilengkapi surat kuasa dan surat lainnya yang berkaitan dengan tanah hak milik tersebut, dan pula dengan mempertimbangkan adanya Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta Nomor : 07/Pbt/BPN.31/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Pembatalan Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta nomor 48/HM/BPN.31-BTL/2016 tanggal 27 September 2016.

H. Muhammad Tinggul (kanan) dan Ketua NCW C Herry SL (kiri), di Kediaman H. Muhammad Tinggul, Tegal Alur Jakbar.
Selain itu, lanjut C Herry SL, permohonan penerbitan kembali SPPT PBB-P2 WP atas nama H Muhammad Tinggul, juga dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung (MA) atas perkara tanah tersebut.

Pasalnya, lebih lanjut C Herry SL, perkara kepemilikan tanah sertipikat hak milik 8036/Cengkareng Barat, An. Muhammad Tinggul, Haji., seluas 23.231 M2 tersebut, setempat dikenal di RT.002/07 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat itu, telah teruji materi melalui sejumlah proses hukum, baik hukum perdata, hukum administrasi Negara dan atau hukum pengadilan tata usaha negara (PTUN), maupun hukum pidana di Polda Metro Jaya, yang seluruh putusannya menguatkan kepemilikan tanah H Muhammad Tinggul tersebut, dan obyek tanah dimaksud sampai saat ini dimiliki dan dikuasai secara fisik. Tegasnya.

Dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) antara H Muhammad Tinggul melawan 1. Yayasan Merdeka Kerta Raharja (Pihak Pemprov DKI Jakarta Cq Dinas Pertanian dan Kehutanan) 2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung (MA) melalui putusan No. 413 K/TUN/2003, Tanggal 6 Maret 2007; mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: H Muhammad Tinggul.

Selanjutnya, dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) antara H Muhammad Tinggul melawan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, atas perkara pembatalan sertipikat Hak Milik No. 8036/Cengkareng Barat atas nama H Muhammad Tinggul oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Mahkamah Agung (MA) dalam putusan No 191 K/2018 menguatkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 216/B/2017/PT. TUN JKT, tanggal 8 Nopember 2017, yang amarnya memerintahkan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, untuk membatalkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta No. 48/HM/BPN 31- BTL/2016 tertanggal 27 September 2016 tentang pembatalan sertipikat Hak Milik No. 8036/Cengkareng Barat atas nama H Muhammad Tinggul.


Atas putusan Kasasi No. 191 K/2018 MA itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta tidak mengajukan gugatan tingkat hukum Peninjauan Kembali (PK) hingga putusan kasasi No 191.K/2018 inkracht atau telah berkekuatan hukum tetap.

Demikian juga dalam perkara perdata No. 554 PK/Pdt/2014 atas permohonan peninjauan kembali (PK) dari PT Sabar Ganda melawan H Muhammad Tinggul, dalam putusan Hakim Agung telah memutus menolak gugatan permohonan Peninjuan Kembali (PK) yang diajukan oleh PT. Sabar Ganda tersebut.

C Herry SL menyatakan, selain itu H Muhammad Tinggul juga pernah hendak dijerat secara pidana oleh Pemprov DKI Jakarta Cq Dinas Pertanian dan Kehutanan/Distanhut Pemprov DKI Jakarta melalui kuasa hukumnya Kusnadi dengan membuat laporan polisi atas perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, pada Tahun 1999 di Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP/475/K/II/2006/SPK UNIT II, Tanggal 8 Februari 2006.

Namun karena tidak cukup bukti, akhirnya penyidik mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: S.Tap./1458/XII/2012/Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Tanggal 18 Desember 2012.

Lebih lanjut C Herry SL menegaskan Tidak Diragukan lagi sejumlah rangkaian proses hukum itu telah semakin menguatkan, kepemilikan tanah seluas 23.231 M2, terletak di Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dengan alas hak sertipikat Hak Milik No. 8036/Cengkareng Barat atas nama H Muhammad Tinggul. Tegasnya.

“Jadi, kepemilikan tanah H Muhammad Tinggul tidak dapat diragukan lagi, karena putusan peradilan perdata maupun peradilan tata usaha Negara telah menguatkan kepemilikan H Muhammad Tinggul serta putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht,” tandasnya.

H. Muhammad Tinggul (HM. Tinggul), akibat memikirkan tanah miliknya hingga kondisinya sekarang sakit memprihatinkan.
Ia menyesalkan, tanah hak milik H Muhammad Tinggul yang telah melalui sejumlah rangkaian proses hukum, masih diklaim sebagai aset Pemrov DKI Jakarta dengan dalil-dalil yang sesungguhnya telah terbantah dan gugur dengan adanya putusan-putusan MA itu. Dalam rangka untuk menuju pemerintahan bersih dan berwibawa, kebenaran, keadilan serta hak-hak rakyat terlindungi oleh karenanya kebenaran janganlah ditutupi. Tandasnya.

Seluruh dalil yang disebutkan dalam surat Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Cengkareng, Wahyu Dianari itu, lanjut C Herrry SL, sejatinya telah terbantahkan dan gugur atau tidak sah karena telah ada putusan MA yang menguatkan kepemilikan H Muhammad Tinggul. 

C Herry berharap, Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta untuk taat hukum dan tunduk pada putusan Mahkamah Agung RI yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan segera memisahkan dari catatan aset Pemprov DKI Jakarta, atas tanah seluas 23.231 M2 yang terletak di Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat atas nama H Muhammad Tinggul.

“Dengan demikian Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Cengkareng dapat segera menerbitkan SPPT PBB-P2 atas nama H Muhammad Tinggul, agar Wajib Pajak dapat segera melaksanakan kewajibannya,” pungkas C Herry SL. 

Hingga berita ini diturunkan belum diperoleh konfirmasi dari Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Cengkareng, maupun dari Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta. (TIM)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda