sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Info Pasar

Pernak Pernik

Seni Budaya dan Hiburan

» » Komisi X DPR RI Desak Pemerintah untuk Revisi Perpres 82/2019

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi X DPR RI dengan DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (FPLKP) dan juga Pengurus Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah se-Indonesia (IMADIKLUS INDONESIA), di ruang rapat Komisi X DPR RI Senayan Jakarta, Selasa (14/01).
Jakarta, Laras Post - Komisi X DPR RI akan mendesak pemerintah untuk meninjau kembali Peraturan Presiden No. 82 tahun 2019 tentang Kemendikbud dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 45 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Kemendikbud.

Tidak hanya itu, Komisi yang membawahi bidang pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olah raga, pariwisata dan ekonomi kreatif serta perpustakaan itu meminta pemerintah untuk memasukkan pendidikan non formal – informal atau Dikmas ke dalam struktur Direktorat Jendral Pendidikan Vokasi. Sehingga nomenklaturnya menjadi Ditjen Vokasi dan PNFI.

Demikian keputusan yang diambil dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi X DPR RI dengan DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (FPLKP) dan juga Pengurus Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah se-Indonesia (IMADIKLUS INDONESIA), di ruang rapat Komisi X DPR RI Senayan Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Dalam laporan singkat hasil RDPU yang diterima Laras Post pada Rabu (15/1/2020), bahwa pertemuan itu membahas diterbitkannya Perpres 82/2019 mengenai dihapuskannya Ditjen PAUD dan Dikmas yang menimbulkan polemik serta akan berdampak pada lembaga kursus dan PKBM.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda itu juga dihadiri beberapa perwakilan organisasi profesi, seperti Prof.Dr. Yatim Rianto M.Pd (Akademisi), Prof.Dr. Jamaris M.Pd (Akademisi), Ali Badrudin (FPLKP), Sri Sumawarti (FPKBM), Rafianti Dewi (FLSK), Jhoni Maukar (Forum Asosiasi Profesi) dan Ismail Mahmud (IMADIKLUS Indonesia).

Dalam kesempatan itu, Komisi X DPR RI juga menyampaikan apresiasi dan mendukung usulan dari asosiasi kursus, asosiasi Dikmas serta akademisi, untuk meminta pemerintah agar dapat memperbaiki kebijakan pendidikan sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. (Haris)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda