Breaking News

,

Penyederhanaan Regulasi untuk Performa Iklim Investasi dan Pelayanan

Diskusi publik penyederhanaan regulasi iklim investasi dan pelayanan masyarakat yang lebih baik, di Kabupaten Tangerang, Senin (27/01).
Tangerang, Laras Post - Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Banten menggelar diskusi publik bertajuk 'Penyederhanaan Regulasi untuk Performa Iklim Investasi dan Pelayanan Masyarakat yang Lebih Baik' di Restoran Waroeng Sunda Talaha Bestari, Jungle Walk, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (27/1/2020).

Diskusi yang diikuti sekitar 40 orang dari elemen pelaku usaha, mahasiswa dan pemuda se-Kabupaten Tangerang ini menghadirkan sejumlah narasumber seperti Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Kabupaten Tangerang, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Akademisi Universitas Raharja, dan Ketua Forum Komunikasi Personalia Tangerang (FKPT).

Menurut Kepala Bapeda Kabupaten Tangerang Soma Atmaja, pemerintah terus berupaya menyatukan banyak regulasi dan menyederhanakannya untuk menghasilkan kondisi pelayanan masyarakat dan iklim investasi yang lebih baik.

Ini, sambungnya, merupakan tantangan luar biasa untuk melakukan sinkronisasi antara peraturan daerah dengan pemerintah pusat yang belum tentu cocok.


Ditambahkannnya, pemanfaatan kecanggihan teknologi dalam operasional sistem pemerintahan  juga membutuhkan sinkronisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik dan cepat kepada pelaku usaha dan masyarakat umum.

"Kabupaten Tangerang jadi tempat investasi yang luar biasa baiknya dan menjadi sentra industri yang banyak menyerap lapangan kerja. Bapeda Kabupaten Tangerang mengapresiasi kepada pelaku usaha yang membayar pajak dengan baik," paparnya.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail mengatakan, pemerintah menciptakan kebijakan penyederhanaan regulasi untuk kebaikan pelaku usaha, pekerja dan pemerintah harus didukung semua pihak agar menarik investor. 

"Investasi tidak datang sendiri, tapi perlu diusahakan oleh semua pihak seperti menciptakan kenyamanan, keamanan dan bisa menghasilkan keuntungan aspek ekonomis. Omnibus Law adalah langkah solusi untuk meningkatkan pelayanan dan investasi," terangnya.


Akademisi Universitas Raharja, Dr. Era Era Hia, mengatakan, wilayah Indonesia yang luas adalah tempat yang baik untuk berinvestasi, sehingga pemerintah butuh investor untuk membangun dan menyediakan lapangan pekerjaan. 

"Oleh karena itu, keduanya, Indonesia dan investor, saling membutuhkan. Pemerintah telah menyederhanakan regulasi untuk meningkatkan iklim investasi dan menarik investor. Bahkan OSS adalah salah satu upaya unuk mewujudkan kemudahan tersebut," jelasnya.

Diuraikannya, terdapat tiga komponen yaitu pemerintah, swasta (dunia usaha), dan masyarakat. Ketiganya harus kompak agar iklim investasi dapat terus baik dan dampak baiknya juga akan ke masyarakat. 

"Saat ini, ada saja gejolak, contohnya saat pemerintah baru akan membangun jalan tol, sudah di demo, dan hal ini tidak baik bagi iklim investasi. Janganlah masyarakat marah dan terus menolak," imbaunya.


Narasumber lainnya, Ketua Forum Komunikasi Personalia Tangerang (FKPT) Imasihi KZ., SE, mengatakan bahwa Indonesia memerlukan investor. Investor perlu kenyamanan berusaha dan Indonesia juga memerlukan regulasi. 

"Oleh sebab itu kebijakan penyederhanaan regulasi adalah suatu upaya solusi yang baik. Kita harus menjaga agar  jangan sampai  investor pergi, karena kita juga yang akan merasakan dampaknya jika hal itu terjadi. Oleh sebab itu dibutuhkan juga kerja sama dari masyarakat dan semua pihak," ajaknya.

Diskusi diakhiri dengan tanya jawab antara peserta dengan narasumber. (her)

Tidak ada komentar

Terimakasih, apapun komentar anda sangat kami hargai