sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Info Pasar

Pernak Pernik

Seni Budaya dan Hiburan

» » Praktisi Hukum & APPI, Komentari Putusan MK soal Fidusia

Praktisi Hukum Tasrif, SH, MH saat diwawancara para awak media.
Jakarta, Laras Post - Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengomentari persoalan terkait aturan terhadap eksekusi obyek jaminan fidusia seperti kendaraan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengatur perjanjian dari perusahaan kreditur (leasing) dan konsumen pengguna jasa leasing. 

Menurut Suwandi, terdapat kesalahpahaman oleh beberapa pihak dalam mencerna pengeluaran aturan tersebut.

Dia menegaskan bahwa MK  tidak membatalkan aturan fidusia ataupun membuat aturan baru yang mengharuskan setiap pengambilan obyek jaminan fidusia harus diatur oleh pengadilan. 

Akan tetapi, putusan tersebut dikeluarkan untuk memperjelas Pasal 15 UU 42 tahun 1999 yang mengatur terkait wanprestasi atau cedera janji dari debitur dan kreditur.

“Pertama, MK mengeluarkan putusan itu, bukan membatalkan undang-undang fidusia. Tidak ada kata-kata batalkan undang-undang fidusia. MK mengeluarkan keputusan tersebut untuk memperjelas pasal 15 ayat 2 dan ayat 3.” kata Suwandi dalam siaran persnya, Selasa (14/1/2020).

Diketahui, dalam Pasal 15 menyebutkan apabila debitur (nasabah) melakukan cedera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk mengeksekusi dan menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri secara lelang.

Suwandi menjelaskan, aturan itu sendiri dibuat berdasarkan permasalahan yang menjerat perusahaan leasing dan konsumen saat terjadinya kredit macet atau cedera janji dalam pembayaran cicilannya. 

“Aset atau benda bergerak (obyek jaminan fidusia) ini, BPKB-nya dikasih atas nama yang nasabah saat terjadi perjanjian. Tapi, apabila dia wanprestasi atau tidak bayar sesuai dengan tanggal yang dijanjikan, pada waktu tersebut sudah disepakati bersama, dengan adanya sertifikat fidusia. Maka, benda bergerak yang atas nama nasabah tersebut, menjadi bukan milik dia melainkan milik perusahaan pembiayaan atau siapa pun yang membiayai,” jelasnya.

Namun, lanjut Suwandi, apabila tidak terjadi kredit macet, maka atas nama kepemilikan dari obyek jaminan sepenuhnya dimiliki oleh nasabah yang sudah melunasi utang-utangnya. Suwandi merasa sebetulnya perusahaan pembiayaan/ kreditur ingin membantu konsumen dalam memiliki aset tersebut.

“Jadi pemahaman atas UU Fidusia mengenai jaminannya benda bergerak ini, konsumen nggak punya uang, pinjam, sebagian besar dari kami, dikasih atas namanya, nah sebenarnya ini kan membantu nasabah. Lima ratus ribu saja sudah bisa beli motor. Berarti uang mukanya berapa? dibawah 10 persen. Nah, sisanya dari mana? dari kami kan? dari industri pembiayaan. Kalau awalnya pakai nama perusahaan, nanti pada saat lunas, balik nama,” paparnya.

Ia merasa permasalahan muncul ketika nasabah yang melakukan kredit macet merasa kepemilikan obyek jaminan berada pada nasabah tersebut.
Padahal, lanjut Suwandi, terdapat prosedur perusahaan leasing dalam memberikan peringatan sebanyak tiga kali atas eksekusi ketika terjadinya wanprestasi.

 “Nah kalau sudah dikasih peringatan terlambat bayar dua atau tiga kali sesuai yang diperjanjikan baru kami eksekusi.” Eksekusi terjadi bukan karena kami menginginkan kendaraannya, sesuai dengan janji, kalau nggak bayar hutang, unit dieksekusi kemudian dijual bersama atau melalui lelang untuk melunasi hutangnya. kalau tidak segera hutangnya dilunasi nanti masuk kredit macet, dia enggak bisa hutang lagi,” tuturnya.

Suwandi selanjutnya menegaskan bahwa aturan tersebut dikeluarkan untuk mempertegas bahwa masalah yang harus dibawa ke pengadilan apabila tidak terdapat kejelasan perjanjian, ataupun tidak adanya peringatan dari pihak perusahaan pembiayaan kepada nasabah. 

“Maksud aturannya, kalau mau eksekusi, harus ada perjanjian yang jelas. Jelas bahwa nasabah tandatangan di awal, dia mengerti pada saat wanprestasi, dia mengerti pada saat dia cidera janji. Berarti kami jangan main eksekusi aja, tapi kasih tahu dulu ke nasabahnya,” ungkapnya.

Ia pun menyayangkan beberapa pihak yang merasa bahwa perusahan pembiayaan selama ini selalu mengambil paksa kendaraan begitu saja. Menurutnya, akibat cerita-cerita tersebut, banyak masyarakat yang menjadi salah paham. 

“Prespektif ambil paksa, pakai kekerasan, itu karena si orang ini gagal paham, kalau sebetulnya benda tersebut bukan milik dia. Begitu mau diambil, dia bilang ‘eh ini milik saya’, tapi dia enggak tahu, dia utang, terus dia pertahankan,” tukasnya. 

Lebih lanjut, Suwandi  mengungkapkan bahwa tidak banyak kejadian kredit macet ataupun wanprestasi yang dialami oleh perusahaan leasing selama ini. Menurut perhitungannya, hanya segelintir orang yang memiliki kredit macet, namun menjadikan permasalahan wanprestasi tersebut lebih rumit, karena beberapa ada yang justru telah menggadaikan atau menjual obyek terebut.

“Sebenarnya dari 100 orang, misalnya dari 100 orang yang kredit, berapa banyak sih yang macet? itu kurang lebih 3 persen. Yang nakal 3 orang dari 100. Tapi 3 orang yang nakal ini begitu ditarik obyeknya tidak bersedia, sudah over alih, bahkan ada yang sudah dijual atau digadaikan,” pungkasnya.

Terpisah, Praktisi hukum yang juga Ketua Bidang Humas Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) Doktor (Cand) Tasrif SH MH menuturkan bahwa untuk saat ini pihak kreditur harus lebih selektif dalam hal memberikan kredit kepada calon debitur dan mengedepankan prinsip kehati-hatian guna mencegah resiko kredit macet.

Lebih lanjut, pengacara muda yang sedang melanjutkan studi doktor ilmu hukum di salah satu universitas di Jakarta menyatakan memang polemik Pasal 15 ayat 2 UU Fiducia menjadi bahan disertasi yang nantinya menemukan akan solusi hukum yang menyeimbangkan kepentingan hukum antara kreditur dan debitur. 

Lebih lanjut pengacara yang kerap berkiprah menangani kasus sengketa objek fiducia menuturkan sebenarnya lahir UU Fiducia tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan sasaran masyarakat bisa memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dengan cara jaminan fiducia.

Disinggung tentang viralnya informasi yang sedang beredar di kalangan masyarakat bahwa leasing tidak berhak mengeksekusi jaminan fidusia itu merupakan pehaman putusan yang keliru, kenapa keliru? Sebab yang diuji itu kan hanya Pasal 15 ayat 2 sedangkan jika memang Objek jaminan sudah nyata di pindah tangankan sepihak. 

“Menurut saya sah saja pihak kreditur melakukan penarikan dengan pangacu pada  isi perjanjian pokok antara kreditur dengan debitur serta Pasal 1338 Kuhperdata,” tutupnya. (vid)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

1 Comments:

  1. yuk teman teman yang hobby main game
    mari bergabung bersama kami
    di game penghasil duit dan banyak hadiah menanti anda
    buktikan sendiri y


    wwww.vodkapoker,site

    BalasHapus

Posting Komentar