sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Info Pasar

Pernak Pernik

Seni Budaya dan Hiburan

» » Surya Tjandra: Sertipikat Jamin Kepastian Hukum bagi Pemilik Tanah

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra saat Penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat, di Halaman Kantor Bupati Manggarai Barat, Provinsi NTT, Selasa (21/01/2020).
Manggarai Barat, Laras Post – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dukung penanganan sengketa tanah, dengan mengedepankan pembuktian kepemilikan tanah berupa sertipikat.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengatakan,  pihaknya berharap, sertipikat menjadi bukti hukum yang kuat dan menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah. 

"Sertipikat tanah itu harus abadi. Artinya, berlaku seumur hidup untuk pemiliknya. Tugas kami adalah menjaga hal tersebut,” tegasnya, usai mendampingi Presiden Joko Widodo menyerahkan sertipikat tanah untuk rakyat, di Halaman Kantor Bupati Manggarai Barat, Provinsi NTT, Selasa (21/01/2020).

Untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat pemilik sertipikat tanah, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, meminta jajaran kantor pertanahan melakukan koordinasi dengan penegak hukum. 

“Saya meminta agar seluruh jajaran Kantor Pertanahan didaerah giat melakukan komunikasi dengan aparat hukum terkait penanganan sengketa tanah," tandasnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi masyarakat pemilik tanah, dan juga untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kementerian ATR/BPN terus melakukan sertipikasi tanah, dan mentargetkan pendaftaran tanah di Indonesia tuntas pada tahun 2025.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sering mendapat keluhan mengenai sengketa pertanahan karena masyarakat tidak memegang sertipikat tanah.

"Dari 2015, setiap saya ke daerah keluhannya selalu tentang sengketa pertanahan. Ini dikarenakan  masyarakat tidak memegang yang namanya sertipikat tanah," tegas Presiden.

Menurut Presiden, sengketa pertanahan itu berbahaya karena dapat menimbulkan konflik di masyarakat. Sebab itu, meminta Kementerian ATR/BPN segera menyelesaikan sertipikasi tanah. "Untuk itu, saya perintahkan kepada Menteri ATR/Kepala BPN agar mempercepat penyertipikatan tanah,” tandasnya.

Presiden mengungkapkan, sebelum tahun 2017, Kantor Pertanahan di daerah menerbitkan 500 ribu sampai 1 juta sertipikat tiap tahunnya. Sementara jumlah bidang tanah di wilayah Indonesia 126 juta bidang tanah dan baru bersertipikat sekitar 46 juta bidang tanah.

“Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka masyarakat harus menunggu 160 tahun apabila ingin mendapat sertipikat tanah,” ujarnya. 

Untuk itu, lanjut Presiden Jokowi, pihaknya meminta Menteri ATR/Kepala BPN agar menerbitkan 5 juta sertipikat tanah pada tahun 2017, sebanyak 7 juta sertipikat pada tahun 2018 dan 9 juta pada tahun 2019. “Harus begitu, yang penting masyarakat dilayani," tegasnya. (her, sg).

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

2 Comments:

  1. yuk teman teman yang hobby main game
    mari bergabung bersama kami
    di game penghasil duit dan banyak hadiah menanti anda
    buktikan sendiri y


    wwww.vodkapoker,site

    BalasHapus
  2. yuk teman teman yang hobby main game
    mari bergabung bersama kami
    di game penghasil duit dan banyak hadiah menanti anda
    buktikan sendiri y


    wwww.vodkapoker,site

    BalasHapus

Posting Komentar