sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Info Pasar

Pernak Pernik

Seni Budaya dan Hiburan

» » Cegah Kebocoran Data, Kemenhan Terbitkan Surat Edaran Larang Pegawai Gunakan Aplikasi Zoom

Kepala Bito Humas Setjen Kemenhan Brigjen Totok Sugiharto (foto dok : penamerahputih.com).
Jakarta, Laras Post - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menerbitkan surat edaran mengenai larangan bagi pegawainya untuk menggunakan aplikasi Zoom dalam video konferensi. 

Surat bernomor SE/57/IV/2020  tersebut ditandatangani Sekjen Kemenhan Laksamana Madya Agus Setiadji, Rabu (21/4/2020).

Kepala Biro Humas Setjen Kemenhan, Brigjen Totok Sugiharto saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Kamis (23/4/2020), membenarkan penerbitan surat edaran tersebut. 

"Disampaikan kepada kasatker/kasubsatker di lingkungan Kemhan agar pelaksanaan video konferensi pada masing-masing jajaran tidak menggunakan aplikasi Zoom," demikian isi surat edaran yang ditandatangani Agus Setiadji.

Dalam surat edaran tersebut, Kemenhan menyebut beberapa pertimbangan yang membuat larangan menggunakan aplikasi Zoom. Pertama, tidak adanya jaminan keamanan data dari penyedia aplikasi Zoom lantaran aplikasi bersifat terbuka.

Kedua, terdapat duplikasi traffic yang dilaporkan pihak penyedia aplikasi Zoom ke server yang berada di negara lain. Hal itu mengakibatkan data pembicaraan dimonitor oleh pihak yang tidak berkepentingan. Hasil analisis dan riset dalam beberapa kasus penggunaan aplikasi Zoom telah dilaporkan kebocoran data dan telah diakui oleh pihak vendor Zoom bahwa hal tersebut belum dapat diantisipasi secara tepat.

Untuk itu, setiap pegawai Kemenhan yang ingin menggunakan video konferensi agar berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenhan. 

Kepala Pusdatin Kemenhan Brigjen Dominggus Pakel diminta untuk menyiapkan dukungan konferensi video yang aman dan dapat diandalkan sebagai alternatif dalam komunikasi bagi pimpinan Kemhan.

Ada tiga hal yang dijadikan dasar pengeluaran pelarangan penggunaan Zoom ini. Dasar pertama, yakni Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pengamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Kedua, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan. Ketiga, pertimbangan pimpinan Kementerian Pertahanan terkait dengan keamanan dan pengamanan informasi. (her)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda