Breaking News

,

Di tengah Wabah Corona, PN Depok Tetap Gelar Sidang Perseteruan Warga Perumahan Mahkota Cimanggis dengan BSR


Depok, Laras Post - Di tengah virus corona, Pengadilan Negeri (PN) Depok tetap menggelar sidang perseteruan antara warga Perumahan Mahkota Cimanggis dan pihak terlawan Bambang Slamet Riyadi (BSR), selaku pemilik tanah sebelumnya.

Sidang beragendakan pemeriksaan setempat digelar di perumahan yang terletak di Jalan Menpor Pal Sigunung RT 12, RW 03 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (17/4/2020).

Hakim Forci Nipa Darma, dari Pengadilan Negeri Depok memimpin sidang pemeriksaan setempat terkait perlawanan yang diajukan warga Perumahan Mahkota Cimanggis sekitar 22 warga atas sita eksekusi Pengadilan Negeri Depok.

Sidang berjalan lancar, dimulai sekitar pukul 10.40 hingga 11.50 WIB dan disaksikan oleh pihak pelawan dan terlawan dari kedua belah pihak serta pengurus RT setempat.


Diketahui bahwa sita eksekusi dimohonkan oleh Bambang Slamet Riyadi, Dudit Darmawan, M. Arif Rachman, Setiawan yang bersengketa dengan pengembang perumahan Mahkota Cimanggis, yakni PT Duta Tunas Mandiri (PT DTM). 

“Sebagai pemilik tanah alias korban dari penipuan ingkar janji dari mitra saya namanya PT Duta Mandiri sehingga kami menuntut hak-haknya. Makanya itu ke pengadilan, karena berantem sudah nggak musim lagi,” kata Bambang usai sidang. 

Kendati demikian, sejumlah warga yang mengajukan perlawanan merasa heran alasan yang digunakan pihak Bambang dkk, untuk mengesekusi puluhan rumah warga, yaitu mengenai PPN yang harus diserahkan PT DTM kepada pihak Bambang dkk.

Warga yang dalam perlawanannya diwakili oleh kantor hukum WINN Attorney at Law, melalui salah satu advokatnya Erik Graha Pandapotan Sihombing, mengatakan bahwa warga yang telah membayar tiap hunian sejak 2014 sebagian telah terbit Sertifikat Hak Milik, malah terancam tanahnya akan disita dan terusir dari tempat tinggalnya. 


“Warga telah melakukan pembelian tanah dan bangunan yang ada di perumahan Mahkota Cimanggis, baik dilakukan secara KPR, tunai bertahap maupun dengan tunai keras. Namun, pada sekitar 2019, mendadak ada penetapan eksekusi untuk 31 unit rumah di Perumahan Mahkota Cimanggis oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok,” kata Erik.

Ditambahkan, sebelumnya pada proses mediasi di Pengadilan Negeri Depok, pihak Bambang dkk sempat mengajukan kompensasi damai Rp17, 6 miliar ke warga agar dicabut sita eksekusi yang telah diajukan mereka dengan Nomor 14/Pen.Pdt/Sita.Eks/2018/PN/DPK.

Gughi Gumielar, salah satu perwakilan warga mengatakan proses transaksi pembelian tanah dan bangunan oleh warga, sesuai prosedur yang berlaku. 

"Ada logika yang diduga keliru dari pihak Bambang dkk. Mereka meminta pembayaran PPN dari PT Duta Tunas Mandiri, selaku pengembang, lalu mengapa justru meminta sita terhadap aset yang senyatanya sudah dijual kepada warga. Ini menunjukan secara nyata pihak Bambang dkk, sesungguhnya mengakui sahnya transaksi jual beli PT DTM kepada warga, karena PPN adalah kewajiban yang muncul karena adanya penjualan. Makanya kami menuntut keadilan,” terangnya. 

Sedangkan, salah satu hakim anggota yang juga hadir pada pemeriksaan setempat enggan memberikan keterangan. Ia menyarankan untuk bertanya ke para pihak saja. “Ini hanya pemeriksaan setempat saja,” ungkapnya.

Rencananya, sidang lanjutan akan digelar tiga pekan kedepan, pada 8 Mei 2020 dengan agenda kesimpulan. (her)

Tidak ada komentar

Terimakasih, apapun komentar anda sangat kami hargai