sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Info Pasar

Pernak Pernik

Seni Budaya dan Hiburan

» » Kabupaten Bekasi Siap Lakukan PSBB

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja disela-sela penyemprotan disinfektan di sepanjang jalan negara di wilayah Kabupaten Bekasi.
Bekasi, Laras Post – Menyusul Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemerintah Kabupaten Bekasi telah bersiap-siap melakukan hal yang sama, pada Jumat (10/4/2020).

“Tentu saja kita sebagai daerah penopang, akan melakukan hal yang sama,” kata Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, Rabu (8/4/2020).

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga telah mengirim surat permohonan kepada Menteri Kesehatan melalui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Kita sudah berkirim surat kepada pusat, dalam hal ini Menteri Kesehatan melalui Gubernur. Hari ini telah kita kirimkan suratnya,” ungkap Eka. 

Ia menjelaskan, sebelumnya sama seperi daerah lain, pihaknya juga telah menerapkan pembatasan sosial, namun dengan diberlakukannya PSBB maka pembatasan akan lebih diperketat dan segala aturan dipertegas serta ada sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggar ketentuan PSBB.

“Tentu saja kalau sudah disetujui PSBB, nanti akan kita lakukan secara detail lagi dan ada sanksinya. Semua akan dirumuskan,” terangnya. 

Kelanjutan Pembatasan Sosial

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pelaksanaan PSBB untuk wilayah DKI Jakarta akan dilaksanakan mulai Jumat (10/4/2020). 

Anies menyebutkan, PSBB secara prinsip sudah dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta. “Namun saat pemberlakukan PSBB per Jumat, pelaksanaanya akan lebih ketat, dan akan ada penegakan hukum bagi pelanggar PSBB,” ujarnya saat konferensi persnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/4/2020) malam, setelah melakukan pembahasan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi DKI Jakarta.

Dalam rapat koordinasi diputuskan; 1. Di wilayah DKI Jakarta akan dilaksanakan pemberlakuan status PSBB mulai hari Jumat tanggal 10 April 2020; 

2. Kegiatan sosial akan dibatasi sangat ketat (aturan secara teknis akan dikeluarkan dlm bentuk Pergub yang sekarang ini masih di susun);  3. Instrumen pendidikan dan perkantoran kecuali instansi pemerintah dan instansi yang bersifat strategis kegiatan dilakukan dari rumah; 

4. Kalangan swasta melakukan kegiatan dari rumah kecuali; a.  Bidang Kesehatan; b.  Bidang Pangan/F&B; c.  Bidang Energi; d.  Bidang Komunikasi; e.  Bidang Keuangan; f.   Bidang Logistik; g.  Bidang Kebutuhan Keseharian; h.  Bidang Industri strategis; 5. Akan dilaksanakan penertiban dan penegakkan hukum secara masif dengan melibatkan unsur Pemda,  Polri dan TNI; 

6. Pendistribusian logistik berupa sembako bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah serta yang terdampak ekonomi akan didahului menggunakan APBD Prov.  DKI Jakarta yang  akan dimulai pada hari Kamis tanggal 9 April 2020, dimana akan di dorong secara bertahap oleh pihak Pemda,  Polri dan TNI sampai dgn tingkat RW, dengan prioritas wilayah-wilayah Pra Sejahtera; 

7. Dalam pelaksanaannya akan diterapkan kerumunan orang akan dibatasi maksimal 5 orang, selebihnya akan dilarang;  8. Diharapkan seluruh unsur TNI dan Polri mulai Rabu (6/4/2020) sudah mulai menampakkan patroli-patroli untuk memberikan kesan persiapan yang optimal.

9. Penyusunan Pergub terkait aturan teknis PSBB di wilayah Provinsi  DKI Jakarta, Rabu (6/4/2020) dapat di selesaikan final untuk segera disosialisasikan. (her, sg, djoko)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda