sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Info Pasar

Pernak Pernik

Selebrity

Seni Budaya dan Hiburan

Feature

» » Perekonomian Lesu Picu Masalah Keamanan

Diskusi di ruang digital (Foto: BNPB)
Jakarta, Laras Post – Pandemi COVID–19 telah berimbas besar pada berbagai sektor kehidupan, seperti lesunya perekonomian sehingga dapat memicu masalah keamanan dan ketertiban. Di sisi lain, ada kebijakan membebaskan narapidana.

Menyikapi isu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID – 19 menyelenggarakan diskusi dengan memanfaatkan teknologi digital, pada Jumat lalu (24/4/2020).

Direktur Keamanan dan Ketertiban Kementerian Hukum dan HAM Tejo Harwanto menyampaikan bahwa pihaknya mengeluarkan kebijakan membebaskan sekitar 38.907 tahanan. Pembebasan ini bersyarat melalui program asimilasi dan integrasi sebagai upaya menghindari kemungkinan peningkatan infeksi virus corona di lembaga permasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas.

Tejo Harwanto menyebutkan, tidak ada angka kejahatan yang signifikan maupun meningkat karena pelepasan bersyarat dan asimilasi. “Angka berada di sektiar 0,001 persen yang melakukan pengulangan tindak pidana. Tidak semua yang diberitakan media benar sehingga perlu memberikan informasi-informasi positif,” kata Tejo saat diskusi di ruang digital itu.

Menurutnya, perlu untuk melakukan tidak saja mengendalikan kepanikan atau kegalauan, tetapi juga mengurangi motif melakukan kriminalitas melalui media dan informasi ke publik.

Perlu Diantisipasi

Berdasarkan data Polda Metro Jaya tidak terjadi peningkatan signifikan kriminalitas, seperti pencurian motor, curas, dan sebagainya. Pelaku asimilasi yang bebas telah melakukan tindak kriminal kembali sudah ditangkap dan diproses peradilan. 

Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Suyudi Ario Seto mengatakan, eskalasi kejadian memang perlu diantisipasi, potensi kejadian tindakan pidana ada yaitu tawuran dan penjarahan, di mana terjadi eskalasi pada saat Ramadan. 

“Ini disebabkan oleh situasi ekonomi saat ini. Pertambahan orang miskin baru bisa menyebabkan tingginya ancaman kemanan dan ketertiban,” tandasnya. 

Sementara itu, Peneliti Centre for Strategic and International Studies Iis Gindarsah mengungkapkan, dalam waktu dekat yakni 1 Mei, ada momen politik May Day yang perlu mendapat perhatian. “Tanggal tersebut bisa menimbulkan kumpulan massa karena kondisi saat ini mereka terkena dampak financial,” ungkapnya. 

Menurut Dosen Kriminologi Fakultas Ilmu dan Sosial Politik UI, Iqrak Sulhin, munculnya kejahatan saat situasi bencana biasanya karena situasi sosiologis, ekonomi, dan politik. 

“Mostly karena ekonomi, tidak hanya kejahatan untuk bertahan hidup tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar-profesional crime,” terang Iqrak. 

Lebih lanjut ia mengatakan, pengalaman di Amerika Serikat pada saat badai Katrina 2005 memperlihatkan terjadinya crime displacement atau perpindahan kejahatan karena orang-orang yang mengungsi. 

Kemudian, New Orleans dan negara bagian lain yang menjadi tujuan pengungsi naik angka kejahatan, kekerasan hingga pembunuhan, pencurian pembobolan rumah, dan curanmor.Tantangan kondisi saat ini adalah pengendalian sosial yang baik perlu regulasi, sosialisasi, fasilitasi, sanksi.

Secara senada Koordinator Bidang Perencanaan Gugus Tugas, Wisnu Widjaja mengatakan, kondisi tekanan ekonomi yang berat selama pandemi COVID–19 memicu peningkatan kelompok miskin baru, sehingga bisa mendorong perilaku kejahatan. 

“Kita memerlukan adanya rencana kontijensi sehingga upaya-upaya pencegahan dilaksanakan sistematis, tanpa represif yang berlebihan. Tantangan selama pandemi banyak, tekanan ekonomi dan sosial, dan ancaman kesehatan mental karena rutinitas berada di rumah,” ujar Wisnu yang juga Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB. 

Menurutnya, social engineering sebagai modalitas sosial dalam penanganan COVID-19 dari tingkat nasional hingga daerah (RT-RW) serta peta dan skema tingkatan keamanan harus terlihat untuk upaya early warning system dalam isu keamanan. (her, sg)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda