sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Info Pasar

Pernak Pernik

Selebrity

Seni Budaya dan Hiburan

Feature

» » RUU Omnibus Law Cipta Kerja Jantung Ekonomi Nasional

Diskusi atau sosialisasi pentingnya pengesahan RUU, di Serang, Banten, Selasa (21/04).
Banten, Laras Post - Menguatnya dukungan masyarakat terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja terlihat dari banyaknya kegiatan diskusi atau sosialisasi pentingnya pengesahan RUU tersebut.

Hal ini yang mendorong LP2N turut menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan tema 'Solusi Kesejahteraan Pekerja dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja'. 

Acara yang diselenggarakan Selasa (21/4/2020), di Serang, Banten ini, menghadirkan narasumber, antara lain Dr. (C) Rasminto, M. Pd. (Akademisi dan Direktur Eksekutif Human Studies Institute), Abdul Wahid (Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Serang), Iwan Setiawan (Kepala Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang), dan Pilar Saga Ichsan, ST. (Pengusaha Muda dan Tokoh Muda Banten).


Pada kesempatan tersebut, Dr.(C) Rasminto mengatakan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja dilatarbelakangi untuk menguatkan dan mendorong pertumbuhan UMKM, membuka lapangan kerja dan menurunkan jumlah pengangguran. RUU Omnibus Law Cipta Kerja merupakan jantung ekonomi nasional. 

"Model solusi kesejahteraan yang berkeadilan adalah kewajiban menjaga iklim investasi, pembukaan lapangan kerja, regulasi yang berkeadilan, dan pemenuhan hak dasar pekerja dan masyarakat." ujarnya.


Senada, Abdul Wahid mengatakan tujuan RUU Cipta Kerja untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. RUU Cipta Kerja juga dapat dilihat sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menyelamatkan kita dari pandemi Covid 19, yaitu untuk pemulihan ekonomi, sebab Pemerintah dan DPR perlu membuat terobosan agar perekonomian meningkat.

"UMKM adalah salah satu elemen yang dapat menggerakkan perekonomian dan melahirkan pengusaha baru, sehingga pemerintah juga mendukung pengembangan UMKM," terangnya.


Sementara, Pilar Saga Ihsan menyampaikan bahwa Omnibus Law diharapkan melindungi kedua belah pihak (pengusaha dan pekerja) secara adil, pemerintah pusat tidak hanya fokus pada usaha skala besar, harus ada komunikasi dengan kepala daerah untuk mengetahui dan memahami kebutuhan usasa lokal

Demikian pula  pusat dan daerah, diharapkan dapat menciptakan UMJM baru untuk mendorong perekonomian masyarakat kelas menengah dan bawah serta mendukung investasi masyarakat. (her)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda