sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Info Pasar

Pernak Pernik

Seni Budaya dan Hiburan

» » Dugaan Permainan Proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

ilustrasi

Malang, Laras Post - Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang kini jadi sorotan lagi dari berbagai kalangan, salah satu dari LSM Satya Galang Indonesia (SGI). Pasalnya, ada dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh seorang oknum ASN Dinas Pendidikan Kab Malang yang berinisial AS terhadap beberapa kontraktor.

Bukan rahasia umum lagi jika suatu pekerjaan proyek pemerintah dibuat sebagai ajang pungli. Seperti halnya, yang dialami salah seorang kontraktor yang berinisial WW. "Bila rekanan ataupun kontraktor ingin mendapatkan pekerjaan maka harus mengocek kantong pribadi terlebih dahulu untuk memberikan fee kepada oknum ASN (Aparatur Sipil Negara) yang  mempunyai kewenangan membagikan proyek tersebut," ujarnya.

Kordinator LSM SGI Nino, saat ditemui, Rabu (6/5/2020) di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang mengatakan, pungli yang dilakukan AS bervariasi mulai dari nominal 10 - 25 juta. "Dia meminta dana tersebut ke kontraktor dengan menjanjikan proyek yang ada di Dinas Pendidikan," katanya. 

Nino juga menambahkan, jika AS bekerjasama dengan oknum ASN yang ada di UPT SMA/SMK cabang pendidikan Kabupaten Malang yang ada di gedung Bakorwil, yang telah menjanjikan proyek mulai tahun 2018 lalu. "Pihaknya mendapatkan bukti bukti transfer dan pengakuan dari kontraktor yang dirugikan," terangnya.

Saat awak media hendak mengkonfirmasi dengan adanya dugaan pungli yang terjadi di Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Rachmad Hardijono tidak ada di kantor. Sedangkan oknum ASN yang berinisial AS tidak masuk kantor karena adanya giliran jadwal piket masuk kantor, dikarenakan pandemi virus Corona/Covid-19. Sampai berita ini dinaikan.

Menyikapi hal itu, Nino saat dikonfirmasi awak media menjelaskan, bahwa dugaan praktik pungli yang sudah dilakukan oleh oknum ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang maupun tersebut sudah jelas sangat bertentangan dengan Undang-Undang TIPIKOR yang berbunyi, penindakan bagi pegawai negeri yang terbukti melakukan pungli.

"Selain diatur dalam pasal 423 KUHP, juga dapat ditindak dengan pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun,” jelasnya.

Nino menyebutkan, jika memang benar dugaan praktik pungli tersebut disinyalir kuat, sudah dilancarkan oleh beberapa oknum ASN yang terlibat. "Maka kami dari S.G.I tidak segan-segan akan menindaklanjuti perkara itu, dan kami juga akan berkoordinasi dengan pihak Aparat Penegak Hukum (APH). Selebihnya kami akan melayangkan surat, sebagai bentuk laporan resmi,” tandasnya. (Gan)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda