Breaking News

,

Gugus Tugas Keluarkan SE tentang Jam Kerja Aman COVID-19 dan Produktif

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto
Jakarta, Laras Post – Kepadatan penumpang di fasilitas kendaraan umum pada hari kerja, terutama pada jam sibuk jelang bekerja, khususnya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) memiliki resiko penularan COVID-19.

Mengantisipasi hal itu, Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 di wilayah Jabodetabek. 

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengungkapkan, berdasarkan data satu moda transportasi, seperti communter line atau KRL, lebih dari 75% penumpang KRL adalah para pekerja, baik ASN, BUMN, maupun swasta.  

“Kalau kita perhatikan detail pergerakannya, hampir 45% mereka bergerak bersama-sama di sekitar jam 5.30 sampai 6.30,” ujar Yurianto saat melakukan konferensi pers di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, pada Minggu (14/6/2020).

Yurianto mengatakan, kondisi tersebut berisiko ketika para pekerja berangkat secara bersamaan pada jam yang hampir sama, menuju ke tempat kerja. 

“Ini yang menjadi salah satu dasar, mengapa Gugus Tugas Pusat kemudian mengeluarkan Surat Edaran nomor 8 tahun 2020, tentang pengaturan jam kerja, pada adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Yang Produktif dan Aman Dari COVID-19 di wilayah Jabodetabek. 

Yurianto menjelaskan, surat edaran tersebut mengatur dua tahapan atau gelombang kerja. Gelombang pertama mulai masuk kerja pukul 07.00 sampai 07.30 WIB sehingga akhir kerja jatuh pada pukul 15.00 atau 15.30 WIB

Gelombang kedua, mulai masuk kerja pada pukul 10.00 sampai 10.30, sehingga akhir kerja pada pukul 18.00 dan 18.30 WIB. 

Menurutnya, dengan pengaturan gelombang jam kerja ini diharapkan terjadi keseimbangan antara kapasitas moda transportasi umum dengan jumlah penumpang, sehingga dapat mengurangi kepadatan penumpang, terutama KRL.

Dengan demikian, lanjut Yurianto, protokol kesehatan, khususnya terkait dengan physical distancing, betul-betul bisa dijamin.

Namun, ia mengingatkan, pembagian jam kerja ini diharapkan tidak membuat institusi yang telah mengambil kebijakan memperkerjakan pegawainya dari rumah, mengubah kebijakan yang telah diterapkan. 

“Pembagian ini tentunya tidak akan menghilangkan kebijakan yang kita harapkan diberikan oleh semua institusi, baik itu institusi pemerintah, BUMN, maupun swasta, untuk tetap mempekerjakan dari rumah untuk pegawainya yang memiliki risiko tinggi terpapar dan berdampak buruk kepada yang bersangkutan dari COVID-19,” ucapnya.

Yurianto menegaskan, terkait pegawai berisiko tinggi terpapar dan berdampak buruk seperti mereka yang memiliki penyakit komorbid, antara lain hipertensi, diabetes ataupun kelainan penyakit paru obstruksi menahun dapat diberikan kebijakan untuk tetap bekerja di rumah. “Ini penting, karena kelompok-kelompok inilah yang rentan,” tandasnya. 

Selain itu, pegawai yang masuk dalam kelompok usia lanjut, diharapkan tetap dapat bekerja di rumah.

Lebih lanjut Yurianto mengatakan, surat edaran itu tidak hanya berimplikasi pada keberadaan penumpang di dalam kendaraan atau kereta, melainkan mulai dari proses berangkat dari rumah, keberadaan di stasiun, menuju tempat kerja, hingga kembali ke rumah usai kerja, sehingga surat edaran yang akan mulai diterapkan pada Senin (15/6/2020) ini, diharapkan penerapannya dapat mengoptimalkan pengendalian penularan COVID-19.

“Kita tidak hanya berbicara tentang keberadaan para penumpang di dalam kereta, namun ada proses perjalanan dari rumah menuju ke stasiun. Proses menunggu di stasiun, dan demikian sebaliknya dari stasiun menuju tempat pekerjaan, dan seterusnya. Ini betul-betul harus kita atur volumenya, sehingga physical distancing bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” terangnya.

Gugus Tugas berharap penerapan protokol kesehatan dapat diselenggarakan secara lebih baik, secara konsisten, baik pada sisi fasilitas yang tersedia, maupun pada sisi masyarakat yang menggunakan fasilitas itu. “Keseimbangan ini harus kita laksanakan dan kita membutuhkan kerjasama, dan partisipasi semuanya,” pungkasnya. (her, sg)

Tidak ada komentar

Terimakasih, apapun komentar anda sangat kami hargai