Breaking News

,

Kabareskrim Pastikan Hukum Maksimal bagi Pembakar Hutan di Masa Pandemi

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo
Jakarta, Laras Post - Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo menyatakan, akan menuntaskan seluruh kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan berkordinasi dengan pihak kejaksaan agar para pelaku mendapat hukuman maksimal sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku. Baik terhadap pelaku yang sengaja atau pun karena kelalaiannya mengakibatkan Karhutla.

“Menuntaskan kasus-kasus Karhutla dan mengkoordinasikan dengan Kejaksaan dan Pengadilan untuk memberikan hukuman terberat,” tegas Listyo, di Mabes Polri, Kamis (25/6/2020).

Hal ini sejalan dengan perintah Kapolri Jenderal Idham Azis kepada Kabareskrim Polri untuk segera menentukan langkah dan sikap dalam penegakan hukum terhadap kasus Karhutla.

Menurut Listyo hukuman berat pagi pembakar hutan sangat tepat lantaran Indonesia tengah berjuang menghadapi pandemi Covid-19. “Dengan terjadinya Karhutla, maka akan semakin membahayakan dan menyengsarakan masyarakat,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat untuk menindak tegas siapapun yang merusak hutan tanpa pandang bulu.

Lebih lanjut Listyo mengungkapkan, dalam hal ini Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis telah mengecek dan melaunching aplikasi Lancang Kuning untuk memonitor titik hotspot di Polda Riau.

Setidaknya, ada 12 jajaran Polda yang wilayahnya rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan agar mengadopsi daro Dashboard Lancang Kuning tersebut.

“Polda-Polda yang rawan karhutla untuk mengadopsi aplikasi tersebut. Diantaranya, Polda Riau, Polda Aceh, Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Barat, Polda Jambi, Polda Sumsel, Polda Kalteng, Polda Kalbar, Polda Kaltara, Polda Kaltim, Polda Kalsel, dan Polda Bangka Belitung,” ujar Listyo.

Demi mencegah terjadinya Karhutla, Polri bersama dengan Ditjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kejaksaan Agung bersama dengan Gubernur, Kapolda, Kejaksaan Tinggi telah melakukan kegiatan sosialisasi penanggulangan dan penegakan hukum terkait kebakaran hutan.

Tujuannya agar seluruh lapisan masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar dan agar mematuhi hukum. Selain itu, Pemda juga diminta melakukan pengendalian dan pencegahan dengan menyediakan sarana dan prasarana.

Listyo juga mengimbau kepada pelaku usaha untuk memastikan memiliki sistem pengendalian, pemantauan dan pencegahan Karhutla berjalan dengan baik, misalnya seperti menara pengawas, sekat, embung, peralatan pemadam.

Mendorong perusahaan besar untuk lakukan terobosan dalam upaya pencegahan dan pemadaman karhutla, membantu masyarakat yang akan buka lahan dengan sediakan alat berat sampai dengan radius tertentu, serta membuat desa peduli api,” jelasnya.

Tak hanya itu, demi memaksimalkan pencegahan di wilayah Indonesia, Bareskrim Polri juga sudah membentu Posko Karhutla di setiap Polda untuk mengantisipasi secara cepat dalam penanganan dan pemadaman titik api sekecil apapun.

Kedepannya, kata Sigit, Polri akan gencar melakukan sosialisasi akan bahaya Karhutla dengan menggandeng seluruh instansi terkait. Lalu, memanfaatkan aplikasi Lancang Kuning. Kemudian, melanjutkan supervisi ke Polda-Polda terkait.

“Melakukan rapat-rapat koordinasi lanjutan untuk memperkuat koordinasi dan join investigasi,” tutur Listyo. (her)

Tidak ada komentar

Terimakasih, apapun komentar anda sangat kami hargai