sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Info Pasar

Pernak Pernik

Seni Budaya dan Hiburan

» » Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M Batal, BPKH Kelola Setoran Pelunasan Bipih secara Terpisah

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nizar
Jakarta, Laras Post – Pemerintah memutuskan membatalkan penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan mengelola secara terpisah setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1441H/2020M.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nizar mengungkapkan, dana setoran pelunasan jemaah haji 1441H/2020M akan dikelola oleh BPKH. Namun, setoran pelunasan Bipih itu akan dikelola secara terpisah oleh BPKH. 

“Sesuai Keputusan Menteri Agama No 494 tahun 2020, dana setoran pelunasan itu, akan dikelola terpisah dan nilai manfaatnya akan diberikan oleh BPKH kepada jemaah haji paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 1442H/2021M nanti,” kata Nizar, di Jakarta, Rabu (3/6/2020). 

Nizar menyebutkan, Kementerian Agama juga membuka opsi lain bagi jemaah haji 1441H/2020M. Jemaah yang sudah melunasi dan batal berangkat haji tahun ini, dapat meminta kembali dana setoran pelunasan Bipih. 

“Namun, yang bisa diminta kembali adalah dana setoran pelunasan, bukan dana setoran awalnya. Sebab, jika jemaah juga menarik dana setoran awal, berarti jemaah telah membatalkan pendaftaran hajinya,” tandasnya Nizar.

Ia menjelaskan, bagi calon jemaah haji yang akan mengambil dana pelunasan harus mengajukan permohonan pengembalian dana pelunasan. Permohonan disampaikan melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota tempat mendaftar. 

Nantinya, Kantor Kementerian Agama akan memproses ke Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, selanjutnya diproses ke BPKH. Kemudian BPKH akan menerbitkan surat perintah membayar kepada Bank Penerima Setoran (BPS) agar mentransfer dana setoran pelunasan itu kepada rekening jemaah haji yang mengajukan permohonan pengembalian dana pelunasan.

Lebih lanjut Nizar menjelaskan, dana haji sejak 2018 telah diserahkan dan dikelola sepenuhnya oleh BPKH, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 pada 13 Februari 2018. Peraturan ini mengatur tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Disebutkan, pada Februari 2018, dana haji mencapai Rp103 Triliun, dan sejak itu semuanya sudah menjadi wewenang BPKH. Rilis terakhir BPKH menyebut dananya sudah mencapai Rp135 Triliun.

“Sekarang Kementerian Agama sudah tidak mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengelola, apalagi mengembangkan dana haji dalam bentuk apapun,” tandasnya.

Sementara itu, Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat, ada 198.765 jemaah haji reguler yang telah membayarkan dana setoran pelunasan Bipih 1441H/2020M. Jumlah ini tersebar di 13 Embarkasi, yaitu:  Aceh (4.187 jemaah), Balikpapan (5.639), Banjarmasin (5.495), Batam (11.707), Jakarta-Bekasi (37.877), Jakarta-PondokGede (23.529), Lombok (4.505), Makassar (15.822), Medan (8.132), Padang (6.215), Palembang (7.884), Solo (32.940), dan Surabaya (34.833).

Besaran dana setoran pelunasan beragam, sesuai dengan embarkasi keberangkatan. Bipih terendah adalah Embarkasi Aceh (Rp31.454.602) dan tertinggi Embarkasi Makassar (Rp38.352.602). Jika setoran awal jemaah haji adalah Rp25juta, maka dana setoran pelunasan yang dibayarkan pada rentang Rp6.454,602 sampai Rp13.352.602. (her, sg)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda