sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Info Pasar

Pernak Pernik

Seni Budaya dan Hiburan

» » Polri: 7 Warga Papua yang Disidang Bukan Tahanan Politik Tapi Kriminal Murni

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono
Jakarta, Laras Post  – Polri membantah tujuh terdakwa aktivis Papua yang menjalani sidang putusan di PN Balikpapan sebagai Tahanan Politik (Tapol).

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, ke-7 terdakwa warga Papua itu tahanan kriminal murni, bukan Tapol. “Mereka adalah murni pelaku kriminal yang mengakibatkan terjadi kerusuhan di Papua dan khususnya di Kota Jayapura,” kata Irjen Argo Yuwono, Rabu (17/6/2020).

Argo menegaskan, akibat provokasi yang dilakukan, banyak masyarakat papua yang mengalami kerugian,  materil atau harta benda. 

Menurut Argo, kelompok-kelompok kecil yang menggelar aksi unjuk rasa sengaja menghembuskan isu bahwa ke-7 terdakwa itu merupakan tahanan politik.

“Jelas mereka pelaku kriminal, sehingga saat ini proses hukum yang dijalani oleh mereka adalah sesuai dengan perbuatannya,” tandasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya memiliki alasan karena sejak awal sudah mengumpulkan bukti sehingga harus menjadikan para terdakwa sebagai pelaku makar. “Kami berharap penegakan hukum Papua tidak dianggap sebagai persoalan politik, karena ini murni kriminal,” ujar tegas.

Sebelumnya, tujuh pemuda asal Papua diproses hukum karena diduga terlibat dalam aksi protes yang kemudian berujung kekerasan di Jayapura pertengahan tahun lalu. Proses hukum mereka kemudian berlanjut hingga ke persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan.

Ke-7 terdakwa antara lain, mantan Ketua BEM Universitas Cenderawasih Ferry Kombo yang dituntut 10 tahun penjara, Ketua BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Alex Gobay dituntut 10 tahun penjara, Hengky Hilapok dituntut 5 tahun penjara, dan Irwanus Urobmabin dituntut 5 tahun penjara.

Kemudian Buchtar Tabuni dituntut 17 tahun penjara, Ketua KNPB Mimika Steven Itlay dituntut 15 tahun penjara, dan Ketua Umum KNPB Agus Kossay dituntut 15 tahun penjara.

Dalam tuntutanya, ke-7 terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana makar, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan kesatu. (her)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda