sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Info Pasar

Pernak Pernik

Seni Budaya dan Hiburan

» » Polri Respons Survey Ombudsman Soal Kepatuhan Hukum 2019

Brigjen Pol Awi Setiyono 
Jakarta, Laras Post – Polri merespons temuan Ombudsman Republik Indonesia dalam Survei Kepatuhan Hukum 2019. 

Kepala Biro (Karo) Penerangan Masyarakat (Penmas) Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan, pihaknya menghormati dan menghargai semua kritik yang ditujukan terhadap kinerja lembaga.

“Namun dalam proses penyidikan, Polri sudah dibekali SOP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana agar penyidik Polri lebih profesional dan proporsional dalam penyidikan,” ujar Brigjen Awi Setiyono, Selasa (30/6/2020).

Regulasi tersebut, lanjut Awi, mengatur semua administrasi yang wajib dipenuhi oleh penyidik dalam penyidikan kasus. Seluruh tahapan proses penyidikan pun dilalui melalui tahapan-tahapan sesuai prosedur yang ada.

“Dalam implementasinya proses penyidikan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh penyidik sebagai kontrol administrasi tersebut sudah dipenuhi atau belum, antara lain proses gelar perkara,” jelasnya.

Awi melanjutkan, Pasal 77-Pasal 83 KUHAP mengatur tentang praperadilan. Bila ada pihak yang tidak puas terkait dengan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, bisa mengajukan praperadilan.

“Para penyidik Polri juga diawasi oleh pengawas internal dan eksternal dalam proses penyidikan,” terangnya.

Sebelumnya, Ombudsman merilis hasil Survei Kepatuhan Hukum 2019, yang digelar Ombudsman, dengan tujuan untuk mengetahui ketertiban administrasi dalam penyelesaian perkara pidana umum oleh instansi penegak hukum.

Hasil survei terhadap ketersediaan dokumen pada tahun 2019 yakni 83,39 persen atau Kepatuhan Tinggi tahap Penyidikan; 96,36 persen atau Kepatuhan Tinggi tahap Penuntutan; 100,00 persen atau Kepatuhan Tinggi tahap Peradilan; dan 86,36 persen atau Kepatuhan Tinggi tahap Pemasyarakatan.

Sementara penilaian terhadap pemenuhan unsur dokumen menghasilkan 31,85 persen atau Kepatuhan Rendah tahap Penyidikan; 70,62 persen atau Kepatuhan Sedang tahap Penuntutan; 83,39 persen atau Kepatuhan Tinggi tahap Peradilan; dan 53,79 persen atau Kepatuhan Rendah tahap Pemasyarakatan.

Survei Kepatuhan Hukum 2019 dilakukan di Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Barat. (her)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda