sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Info Pasar

Pernak Pernik

Seni Budaya dan Hiburan

» » Wali Murid Resah Dugaan Pungli di SMPN 1 Tumpang

Kepala Sekolah (kanan) dan Ketua Komite (kiri) SMPN 1 Tumpang.

Malang, Laras Post - Dugaan praktek pungutan liar (Pungli) berkedok sumbangan sukarela yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tumpang, Kabupaten Malang kini semakin terungkap dan diduga cacat hukum. 

Pungutan yang berdalih sumbangan tersebut tidak berdasarkan yang tertuang di Permendikbud No.75 Tahun 2016, pasalnya banyak wali murid yang resah dengan adanya tarikan tersebut. 

Tak hanya itu, tidak ada bukti yang menunjukan bahwa pungutan tersebut tidak berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan bersama antara komite dan wali murid 

Sehingga tidak ada dijadikan dasar hukum oleh pihak sekolah dalam pemungutan dana komputer, pembelian cctv dan uang gedung untuk pembangunan sekolah tersebut.

Bahkan pihak sekolah mengklaim semua orang tua siswa telah sepakat, dengan iuran biaya yang dibebankan terhadap siswa untuk kelas VII, VIII dan IX. Ironisnya pungutan tersebut dibebankan pada semua siswa. 

Menurut perwakilan sejumlah wali murid membenarkan ada iuran di SMP 1 Tumpang untuk keperluan pengadaan komputer. "Katanya akan digunakan untuk ujian nasional berbasis komputer (UNBK) itu semua siswa harus bayar tanpa terkecuali," paparnya.

“Sebenarnya saya merasa keberatan tapi apa mau dikata apa sebab itu sudah jadi keputusan sekolah,” ungkapnya. 

Lebih lanjut dirinya menambahkan,  jadi intinya dirinya selaku orang tua siswa mau gak mau terpaksa harus bayar. 

"Kalau untuk pembayaran dengan nominal sebesar 1 juta lima ratus ribu persiswa itu dari kelas VII sampai IX. Padahal anak saya baru kelas VII kan masih lama kenapa harus ada beban seperti ini," jelas wali murid itu yang tak ingin disebut namanya.

Saat awak media mengkonfirmasi pada pihak sekolah, Kepsek SMPN 1 Tumpang mejelaskan, jika memang keberatan adanya tarikan sukarela SPP 100 ribu perbulan dan tarikan uang investasi dan uang gedung satu juta lima ratus, maka seluruh wali murid  harus mengajukan surat pernyataan keberatan kepada komite," jelas Kepsek. 

Suyitno selaku Ketua Komite mejelaskan, bahwa iuran ini sudah dirapatkan pada wali murid. "Jika ada yang kurang mampu untuk pembayaran iuran tersebut maka akan saya gratiskan," tutupnya saat dikonfirmasi wartawan. (gan) 

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda