sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Info Pasar

Pernak Pernik

Seni Budaya dan Hiburan

» » Paripurna DPRD Tulungagung, Seluruh Fraksi Sepakat Raperda Dijadikan Perda


Tulungagung, Laras Post - Tujuh Fraksi DPRD Tulungagung menyetujui ditetapkannya Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan 3 (tiga) raperda lainnya menjadi perda. 

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Tulungagung Marsono, S.Sos. dalam rapat Paripurna Di Gedung Graha Wicaksana. Senin (13/07).

Tiga Ranperda lainnya yang dimaksud adalalah ranperda tentang pemberdayaan lembaga kemasyarakat desa, ranperda tentang pemotongan hewan ternak dan pemeriksaan daging, dan renperda tentang pengelolaan keuangan daerah. 

"Berdasarkan apa yang telah disampaikan pada pendapat akhir fraksi-fraksi tadi, dapat disimpulkan semua fraksi menyetujui ditetapkannya semua ranperda menjadi perda," kata Marsono di akhir sidang.

Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi, lanjut Marsono, semua fraksi masih mempunyai harapan, himbauan, catatan, dan saran yang ditujukan kepada Bupati.

Sementara plt. Sekretaris DPRD Tulungagung, Yuwono Pramudianto menyampaikan realisasi APBD Tahun 2019 dalam berita acara persetujuan bersama yaitu Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.762.645.223.248.10, Belanja Daerah Sebesar Rp. 2.609.242.216.162.64 dan Surplus sebesar Rp. 153.403.007.085.46.

Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp.357.383.248.989.39, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000.0, pembiyaan netto sebesar Rp. 352.383.248.989.39, dan silpa sebesar Rp. 505.786.256.070.85.

Di tempat yang sama Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengucapkan terimakasih kepada DPRD karena telah memberi dukungan sehingga laporan keuangan Pemkab Tulungagung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Mengenai Silpa, lanjut Maryoto akan dialokasikan untuk program kegiatan yang sesuai dengan ketentuan. 

"Silpa harus dialokasikan kembali, dan kegiatan prioritas lainnya yang belum tertampung dalam APBD murni," katanya.

Mengenai raperda tentang pemotongan hewan dan pemeriksaan daging perlu disahkan, menurutnya untuk memelihara ketertiban, kebersihan dan kesehatan serta meningkatkan pelayan pemerintah kepada masyarakat untuk memperoleh daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal). 

Sedangkan perlunya mengesahkan raperda tentang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan adalah sebagai bentuk upaya pengembangan dan mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra kepala desa, dan mempercepat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. (SL)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda