sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Info Pasar

Pernak Pernik

Seni Budaya dan Hiburan

» » Polri Tetapkan 73 Orang dan 2 Korporasi Tersangka Karhutla

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono
Jakarta, Laras Post – Dalam kurun waktu Januari hingga Juli 2020, Polri telah menetapkan 73 orang dan dua perusahaan sebagai tersangka dalam perkara Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Penetapan 75 tersangka ini dinilai menunjukan kesungguhan polisi dalam mengusut perkara Karhutla.

“Tersangka sebanyak 75 dengan rincian 73 perorangan dan 2 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, Selasa (7/7/2020).

Awi mengungkapkan, dari Januari hingga Juli 2020 ini terdapat 68 Laporan Polisi (LP) dengan perincian 67 kasus pelaku perorangan dan 1 kasus pelaku korporasi.

“Adapun luas lahan yang terbakar total keseluruhanya seluas 303.4375 hektare,” ungkapnya.

Karo Penmas menjelaskan, terdapat satu kasus dalam proses penyelidikan, selanjutnya kasus yang telah dinaikan menjadi penyidikan sebanyak 19 kasus, dengan perincian 12 kasus proses sidik, enam kasus Tahap I dan satu kasus sudah P.19.

Kemudian, lanjut Awi, untuk penyelesaian perkara 48 kasus dengan perincian dua kasus P.21 dan 46 kasus Tahap II. Tersangka dan barang bukti sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Lebih lanjut Awi mengatakan, dalam penegakan hukum Kathutla, Polda Riau paling banyak menerima laporan polisi dengan total 50 LP. Diikuti Polda Kalimantan Tengah sebanyak delapan LP, Polda Kalimantan Utara empat LP, Polda Jambi dua LP, Polda Bangka Belitung dua LP dan Polda Aceh satu LP.

Polisi menjerat para tersangka dengan Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP, Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 108 UU No 32/2009 tentang Lingkungan Hidup dan Pasal 108 UU No 39/2014 tentang Perkebunan.

Awi menambahkan, selama ini Polri sudah berperan aktif dalam penanggulangan Karhutla, bekerja sama dengan TNI, BNPB, Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya. 

Disamping itu, tegas Awi, penegakan hukum terkait Karhutla merupakan tindak lanjut perintah Kapolri Jenderal Idham Azis yang telah memperingatkan kepada seluruh Kasatwil untuk selalu menjaga, deteksi dini dan cegah dini agar tidak terjadinya Karhutla.

Selain itu, lanjut Awi, pada akhir Juni 2020 Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada Polri untuk melakukan antisipasi Karhutla karena sejak bulan April sebagian wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. “Sebab itu, Bapak Presiden memberikan arahan guna mengantisipasi Karhutla,” tandasnya. (her)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda