sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Info Pasar

Pernak Pernik

Seni Budaya dan Hiburan

» » Ratusan Kades dan Perangkat Desa berbagai Daerah Datangi MK

Ratusan perangkat desa saat lakukan orasi di depan Gedung MK Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Jakarta,  Laras Post - Ratusan Kepala Desa (Kades) berserta perangkat desa dari berbagai daerah mendatangi gedung Mahkamah KOnstitusi (MK), Selasa (7/7/2020) siang.

Sekretaris Jenderal Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara Dimyati Dahlan mengatakan, kedatangan mereka untuk mengawal proses uji materi atau judicial review (JR) UU Corona di MK dengan nomor Perkara 47/PUU-XVIII/2020.

UU Corona tersebut merupakan pengajuan sejumlah kepala desa (kades) yang tergabung dalam Parade Nusantara.

"Kami akan kawal proses JR ini, perwakilan kepala desa di seluruh Indonesia akan terus menghadiri setiap persidangan di MK,” kata Dimyati kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Dimyati menyebut, para kades yang hadir di MK berasal dari sejumlah daerah. Di antaranya Jawa Timur (Jatim), Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Banten, hingga Sulawesi Selatan (Sulsel).

Para kades beserta perangkat desa itu mewakili sejumlah kabupaten di lima provinsi tersebut. Sulsel, misalnya perangkat mewakili Kabupaten Wajo, Sinjai, Bantaeng, dan Pangkep.

Sementara perangkat dari Jabar mewakili Kabupaten Garut, Bekasi, Cianjur, Indramayu, Majalengka, dan Pandeglang. "Peserta aksi dari Jabar dan Banten mayoritas naik bus ke Jakarta dan berkumpul di MK,” kata Dimyati.


Dimyati menambahkan, hari ini merupakan sidang pertama JR tersebut. Agendanya pemeriksaan pendahuluan. Pihaknya berharap hakim MK memberi perhatian khusus terhadap sidang tersebut.

Sebab, menurut Dumyati, gugatan itu menyangkut nasib Dana Desa (DD) yang diatur dalam Pasal 72 ayat (2) UU Desa. "UU Corona membuat DD terancam tidak bisa cair lagi karena landasan hukumnya dinyatakan tidak berlaku," tandasnya.

Hadir pula Perwakilan Sekjen dan wakil Ketua Parade Nusantara Kabupaten Bekasi Untuk mengawal sidang gugatan MK tersebut.

"Mudah-mudahan kedatangan kami ini di dengar oleh MK.
Dan di samping itu, UU Corona menimbulkan ketidakpastian hukum atas nasib DD 10% APBN. "Dengan UU Corona, roh UU Desa 10% APBN hak desa hilang dasar hukumnya,” imbuhnya.

Untuk diketahui, sejumlah kades mengajukan permohonan uji materi atas UU Nomor 2/2020 tentang Penetapan Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Gugatan itu diterima MK pada 23 Juni lalu dengan surat tanda terima bernomor 1991/PAN.MK/VI/ 2020 dengan nomor Perkara 47/PUU-XVIII/2020. Ada dua pemohon yang mengajukan JR. Yakni Triono selaku kades Grudo, Ngawi dan Suyanto selaku kades Baderan, Ngawi. Keduanya merupakan kades yang tergabung dalam Parade Nusantara.

Dimyati menyebut, banyak kades yang siap untuk ditambahkan menjadi Pemohon dalam gugatan itu. UU Corona itu digugat karena dinilai merugikan masyarakat desa.

Khususnya Pasal 28 ayat (8) UU 2/2020 yang berbunyi ”Pada saat Perppu ini mulai berlaku maka Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya UU Nomor 6/2014 tentang Desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Perppu ini. (kobirudin)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda