Breaking News

,

Bappeda Kabupaten Bekasi Rencanakan Perubahan Nomenklatur Klasifikasi dan Kodefikasi


Bekasi, Larast Post - Bidang Program dan Pengendalian Bappeda Kabupaten Bekasi berencana akan melakukan perubahan nomenklatur klasifikasi dan kodefikasi.

Kepala Bidang Program dan Pengendalian Pembangunan Bappeda Kabupaten Bekasi, Agus Budiono mengatakan, kegiatan ini merupakan amanat peraturan tersebut yang secara umum seluruh pemerintah daerah diminta menyamakan nomenklatur klasifikasi, kodefikasi program dan kegiatan, Jumat (14/8/2020).

“Kalau kita lihat Permendagri 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan implementatitf dari penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Permendagri tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan atau pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single code base untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban serta pelaporan kinerja keuangan di kabupaten bekasi yang membutuhkan waktu," kata Agus.

Untuk melaksanakan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 perlu dilakukan pemetaan dan selanjutnya pengintegrasian ke dalam SIPD.

“Cuma memang kita butuh transisi untuk memetakan dari yang lama ke yang baru, Rencananya selama 10 hari ini kita marathon melakukan finalisasi terkait pemetaan, jadi kita duduk bareng OPD bahas soal program dan kegiatan untuk pemetaan,” ungkapnya.

Perubahan nomenklatur, klasifikasi dan kodefikasi tidak akan mengubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi, Karena berdasarkan peraturan tersebut kegiatan ini hanya melakukan pemetaan program kegiatan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, tanpa mengubah target dan indikator program RPJMD,Karena ini hanya melakukan pemetaan program,” ujarnya.

“Setelah kita petakan, kemudian kita serahkan ke Kemendagri Selanjutnya diproses pada tahapan penganggaran untuk 2021, Jadi bisa dibilang ini masa transisi Tapi kita sudah tahap sinkronisasi Permendagri 90 dan daerah lain pun melakukan hal yang sama,” tambahnya.

Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 memiliki beberapa implikasi bagi pemerintah daerah, di antaranya program kegiatan menjadi lebih ringkas dan padat.

“Misalnya terjadi penggabungan beberapa program RPJMD kemudian dipetakan menjadi satu program,begitupun juga pada hasil pemetaan kegiatan. namun pemetaan tersebut tidak merubah volume anggaran maupun output sebagaimana yang tercantum pada dokumen perencanaan,” ungkapnya. (Bayu. R)

Tidak ada komentar

Terimakasih, apapun komentar anda sangat kami hargai