Breaking News

,

HAPI Minta Gubernur DKI Perhatikan Aturan Ganjil Genap bagi Advokat

Pengurus Pusat HAPI Dr. (C) Jamalludin,S.H.,M.H.

Jakarta, Laras Post - Guna mengatasi tingginya volume kendaraan sejak masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kemballi menerapkan sistem pembatasan mobil pribadi dengan metode Ganjil Genap mulai hari ini, Senin (3/8/2020).

Menanggapi aturan Ganjil Genap yang kembali diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Organisasi Profesi Advokat, HAPI (Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia) angkat bicara melalui Pengurus Pusat Dr.(C) Jamalludin,S.H.,M.H., mengatakan, dengan adanya ketentuan penerapan Ganjil Genap di wilayah DKI Jakarta, dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan tugas profesi Advokat, sebagai Penegak hukum (Pasal 5 UU No.18 tahun 2003).

"Untuk itu dalam menunjang pelaksanaan tugas profesi Advokat tersebut, Advokat dapat diberikan pengecualian dari ketentuan Ganjil Genap, dimaksud dengan menunjukkan Kartu Advokat dalam menjalankan tugasnya.l,” ujar
Pria yang akrab disapa Jamal kepada wartawan, Rabu (5/8/2020).

Profesi Advokat memiliki mobilitas tinggi dalam menjalani pekerjaannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada masyarakat pencari keadilan.

Oleh karena itu, ia memohon agar Gubernur DKI Jakarta mempertimbangkan secara bijak untuk memasukan Advokat sebagai pengecualian dalam pemberlakuan Ganjil Genap. "Sebagaimana juga dikecualikan dalam ketentuan yang diatur Pasal 4 Pergub No 88 Tahun 2019 tersebut," tandasnya.

Adapun kendaraan yang dimaksud Pengecualian dalam pasal 4 Pergub No 88 Tahun 2019 sebagai berikut,
a. kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas;
b. kendaraan ambulans;
c. kendaraan pemadam kebakaran;
d. kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning;
e. kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik;
f. sepeda motor;
g. kendaraan angkutan barang khusus pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;
h. kendaraan pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia yakni :
1. Presiden/Wakil Presiden;
2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan PerwakilanRakyat/Dewan Perwakilan Daerah; dan
3. Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/Komisi Yudisial/Badan Pemeriksa Keuangan.
i. kendaraan dinas operasional dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar merah, TNI dan POLRI;
j. kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
k. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
l. kendaraan pengangkut uang Bank Indonesia, antar bank, pengisian Anjungan Tunai Mandiri dengan pengawasan dari petugas POLRI; dan
m. kendaraan untuk kepentingan tertentu dengan pengawalan dan/atau sesuai asas diskresi petugas POLRI. (Vid)

Tidak ada komentar

Terimakasih, apapun komentar anda sangat kami hargai