Breaking News

,

Mau Liput PON Papua? Ikut UKW Dulu!


Jakarta, Laras Post - Pandemi Covid-19 membuat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua yang rencananya dihelat Oktober 2020 ditangguhkan ke 2–13 Oktober 2021.

Pesta olahraga empat tahunan ini diharapkan bukan saja menjadi ajang puncak prestasi olahraga nasional namun juga makin menggelorakan semangat persatuan Indonesia.

Salah satu aspek yang sangat penting adalah masalah publikasi sehingga harus dikemas dengan baik sejak dini.

Terkait dengan itu, untuk kesekian kalinya dilakukan pertemuan antara KONI Pusat, Panitia Besar (PB) PON XX Papua dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.


"Penundaan pelaksanaan PON XX di Papua selama satu tahun ini harus dimanfaatkan untuk memantapkan persiapan di segala lini, termasuk publikasi,” demikian dikemukakan Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, seusai pertemuan Rabu (12/8/2020) lalu itu.

Marciano Norman memberikan keterangan pers bersama Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari dan Ketua Harian PB PON XX/2021 Yunus Wonda. Sebelumnya, pertemuan itu dihadiri juga oleh Sekjen KONI Pusat TB Ade Lukman, Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Wakil Ketua PB PON Papua, Yusuf Yambe Yabdi, Ketua SIWO PWI Pusat Gungde Ariwangsa, Wakil Sekretaris IV Bidang Humas, Penyiaran dan Pelayanan Media (PPM) PB PON XX Papua, Kadkis A. Matdoan, beserta pengurus PWI Papua dan Siwo PWI Papua.

Pertemuan berlangsung penuh keakraban dengan pokok pembicaraan tentang masalah peliputan PON XX. Usai pertemuan ditandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang persyaratan pendaftaran wartawan peliput PON XX/2021 Papua.

Marciano mengemukakan, untuk menghadirkan publikasi yang baik maka para wartawan peliput PON XX harus dari media yang terverifikasi oleh Dewan Pers dan kompeten. Dengan demikian pemberitaan akan sesuai dengan etika dan kode etik jurnalis yang telah menjadi pedoman baku dari organisasi pers yang diakui pemerintah. Diundurnya pelaksanaan PON XX bisa dijadikan waktu untuk memperbaiki masalah yang berkaitan dengan peliputan.


“Waktu pendaftaran bisa diundur sehingga bisa menampung lebih banyak wartawan. Persyaratan juga bisa disesuaikan dengan tetap memperhatikan media dan wartawan yang terakreditasi. Kita tidak ingin menyulitkan namun demi menampung antusiasme para kuli tinta untuk meliput,” ujarnya.

Ketum PWI Pusat Atal S Depari menyatakan, PWI ikut berperan mendukung Papua sebagai tuan rumah PON XX. Atal mengharapkan para wartawan yang meliput PON di Bumi Cenderawasih bisa menghadirkan tulisan-tulisan yang memberikan spirit terhadap atlet dan masyarakat Papua maupun Indonesia. Untuk itu PWI mendukung perbaikan persyaratan pendaftaran wartawan yang akan meliput PON Papua.

“Kita kemas bersama KONI Pusat dan PB PON XX. Saya setuju dengan arahan Ketua Umum KONI Pusat agar media terverifikasi dan wartawan terakreditasi. Waktu yang ada bisa dipakai untuk melaksanakan uji kompetensi,” kata Atal.

Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XX Tahun 2021 bertekad untuk membuat semua orang yang datang ke Papua untuk menyaksikan perhelatan akbar nasional empat tahuanan ini, pulang dengan senyum lebar.


“Di sinilah dituntut peran para wartawan yang meliput PON XX di Bumi Cendrawasih, 2 – 13 Oktober 2021 mendatang, bukan hanya menginformasikan tentang olahraga namun juga bisa mengangkat potensi sosial budaya, keindahan, keramahan, dan keamanan Papua,” katanya.

“Kami membutuhkan peran dari para wartawan untuk menginformasikan dan menggencarkan, bukan saja soal pesta olahraga namun juga keragaman dan keindahan flora dan fauna Papua,” kata Ketua Harian PB PON XX, Yunus Wonda.

Yunus mengemukakan sesuai pesan dan arahan Gubernur Papua, Lukas Enembe, PB PON akan menanggung akomodasi, konsusmsi, dan transportasi lokal wartawan selama meliput PON XX tersebut.

Atal S.Depari menyambut baik perhatian luar biasa dari PB PON XX Papua itu. Yang belum pernah dilakukan oleh tuan rumah PON sebelumnya. Yakni dengan menggratiskan akomodasi, transportasi dan konsumsi para peliput. Untuk itu, Atal mengimbau pekerja media untuk mengikuti persyaratannya. Yakni, memiliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dikeluarkan oleh PWI Pusat dan ditandatangani oleh Dewan Pers. (adi)

Tidak ada komentar

Terimakasih, apapun komentar anda sangat kami hargai