Breaking News

,

Webinar : Membedah RUU BPIP dalam Kontek Kekinian

Para tokoh bangsa, aktivis, politisi yang tergabung dalam kegiatan Webinar yang bertema “Membedah RUU BPIP dalam Konteks Kekinian” diselenggarakan oleh Jamaah Pengajian Kebangsaan /JPK.
Jakarta, Laras Post - Seluruh elemen masyarakat Indonesia mengharapkan BPIP bisa segera memiliki payung hukum yang kuat, sehingga langkah kedepan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara mengandung nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Hal tersebut menjadi harapan besar bagi tumbuh kembangnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber Pancasila. 

Harapan tersebut juga disampaikan oleh para tokoh bangsa, aktivis, politisi yang tergabung dalam kegiatan Webinar, tema “Membedah RUU BPIP Dalam Konteks Kekinian” diselenggarakan oleh Jamaah Pengajian Kebangsaan /JPK (17/08/2020) 

Sejumlah tokoh yang turut tergabung dalam Webinar Pancasila antara Staf Ahli BPIP Romo Benny Susetyo, Pengamat politik Boni Hargens, Direktur IPI Karyono Wibowo, Pendiri Kaukus Pancasia Eva Kusuma Sundari, Pusat Studi Pancasila UGM Diasma Sandi Swandaru, S.Sos, M.H, dan Ustadz Abd Jamil Wahab, S.Ag, M.Si (Penulis Buku Islam Moderat dan Radikal). 

Dalam penyampaiannya Staf Ahli Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Romo Benny Susetyo mengatakan RUU BPIP ada untuk memperkuat ideologi Pancasila dalam segala bidang, RUU tersebut mengatur fungsi, peranan dan kewenangan BPIP agar secara efektif mengaplikasikan Pancasila dalam perilaku warga negara, pejabat publik dan pelaku pasar (ekonomi).

Lebih lanjut Romo Benny menyampaikan bahwa adanya UU BPIP memperkuat posisi Pancasila, siapapun presidennya tidak bisa merubah. 

“Kita berharap dengan adanya UU BPIP, maka Pancasila akan semakin kuat posisinya sehingga siapapun Presidennya tidak bisa merubah hal itu. Kita tidak ingin nasib BPIP sama seperti BP7 di era orde baru dulu yang dibubarkan hanya dengan Keputusan Presiden (Kepres)” 

Tantangan Pancasila saat ini adalah bagaimana mempengaruhi kelompok usia milenial, sehingga dapat menarik perhatian mereka. Salah satu caranya adalah BPIP harus memanfaatkan kekuataan digital dengan menampilkan konten-konten bermuatan ideologi Pancasila yang kreatif dan mudah diterima generasi muda. 

Pancasila harus menjadi peradaban dunia baru yang hanya bisa terjadi bila keadilan dan kemanusiaan bisa diwujudkan dalam cara berpikir, bertindak dan berelasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Sedangkan Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia/ LPI Boni Hargens, Ph.D), menyampaikan Pancasila merupakan hasil refleksi pendiri negara yang bukan dari luar melainkan hasil refleksi dan abstraksi dari nilai-nilai budaya, agama dan kearifan lokal yang menjadi kekayaan lokal Indonesia. dengan demikian, sejatinya sejak 1 Juni 1945 sudah menjadi dasar dan ideologi Indonesia.

“Pada era orde baru, Pancasila merupakan sebuah narasi besar yang dalam skenario state building dapat membentuk seluruh karakter birokrasi, kelembagaan, pranata negara dibentuk berdasarkan ideologi Pancasila”. Namun dalam konteks civil society dan nation building, Pancasila menjadi abai yang disebabkan karena watak kekuasaan di era orde baru.

Lebih lanjutnya Boni Hargens menyampaikan, pada era reformasi, keterbukaan dan kebebasan rupanya tidak diiringi kesiapan kita untuk menjaga dan merawat Pancasila. Hal itu, ditumbuhnya lahirnya kelompok-kelompok politik Islam yang waktu itu banyak bersembunyi dan kemudian mendirikan partai keadilan.

Saat ini adalah saatnya bagi kita untuk Kembali menegaskan Pancasila bukan saja sebagai ideologi namun jiwa bangsa Indonesia yang dijadikan sistem berpikir dalam konteks nation building. Untuk itulah, pentingnya dasar hukum berupa Undang-Undang yang menjadi landasan yuridis BPIP.

“Sebagai ideologi, Pancasila adalah perangkat atau instrument agar kita bisa merumuskan Tindakan-tindakan sosial dan politik yang konkrit dalam kehidupan bernegara dan berbangsa”.

Eva Kusuma Sundari, SE, MA, MDE (Pendiri Kaukus Pancasila DPR RI), mengatakan Pancasila memiliki tantangan yakni pemerataan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Ketimpangan perekonomian dapat menyebabkan masyarakat apatis terhadap ideologi Pancasila. 

Saat ini menguat kelompok radikalisme, bahkan berdasarkan survey Setara Institute, Wahid Foundation dan SMRC menyebutkan bahwa kelompok radikal berada dibanyak tempat, mahasiswa, pelajar, ASN, TNI/Polri sudah mulai disusupi oleh faham radikal. 

Ditengah kondisi yang ada, pemerintah berupaya untuk menguatkan lagi ideologi Pancasila namun kendalanya tidak ada yang mengatur secara teknis pembumian Ideologi Pancasila. Untuk itulah, kemudian diputuskan perlunya BPIP.

Diasma Sandi Swandaru, S.Sos, M.H (Kabid Advokasi Pusat Studi Pancasila UGM), mengatakan kemerdekaan adalah pintu gerbang bagi masyarakat untuk mengakses kehidupan yang lebih baik, mulai dari akses Pendidikan, akses kesehatan maupun mobilitas sosial. 

“Pancasila telah diletakkan sebagai dasar negara, konsekuensinya Pancasila harus dilaksanakan oleh negara. Untuk itu, seluruh instrument negara harus digerakkan untuk menjaga dan memelihara Pancasila bersama dengan masyarakat” lanjutnya.

BPIP adalah salah satu instrument negara yang bertugas melaksanakan upaya penguatan Pancasila dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

Sedangkan penulis buku Islam Moderat dan Radikal, Ustadz Abd Jamil Wahab, S.Ag, M.Si, memberikan gambaran bahwa dalam menghancurkan sebuah bangsa bisa dengan melemahkan ideologi negara tersebut. Hal itu, yang menyebabkan banyak kelompok yang saat ini berusaha mengkoreksi ideologi Pancasila.

Selanjutnya berdasarkan pengamatan yang dilakukan olehnya, ada dua kelompok yang menolak RUU BPIP yakni kelompok yang kontra pemerintah serta kelompok yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, ujarnya. (Her)

Tidak ada komentar

Terimakasih, apapun komentar anda sangat kami hargai