Breaking News

,

Terkait Polemik Gelaran Motocross MXGP 2018, Ketua IMI Jateng Bersama Judiarto Berdamai

Ketua Umum IMI Provinsi Jawa Tengah _non-aktif_, H. Kadarusman dan Judiarto saat melakukan perdamaian di Jakarta.

JAKARTA, LARAS POST - Ketua Umum IMI Provinsi Jawa Tengah _non-aktif_, H. Kadarusman dan Judiarto sebagai promotor lokal penyelenggara kejuaraan dunia motocross MXGP di Indonesia pada 2018 lalu, melakukan perdamaian di Jakarta, belum lama ini.

Kunjungan Kadarusman ke Jakarta yang didampingi dua sahabat serta putrinya itu bertujuan  menyampaikan permintaan maaf, Pak Kadar – panggilan H Kadarusman – kepada Judiarto sebagai salah satu direktur PT. ASI (Arena Sirkuit International).

“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf atas kekhilafan yang terjadi, Atas tindakan saya terkait penyelenggaraan MXGP di Semarang tahun 2018 lalu,” ujar Kadar langsung di sebuah restaurant Jepang, Grand Hyatt, Jakarta. 

Pada pertemuan tersebut, Judiarto yang mantan Ketua Umum IMI DKI Jakarta, yang hanya didampingi Susi Manurung biasa disapa Kiki Manurung selaku Kuasa Hukum.

Kejadian bermula, ketika usai penyelenggaraan kejuaraan dunia motocross di Mijen, Semarang Barat, Kadar melaporkan PT ASI dengan Judiarto menganggap laporan pertanggungjawaban tak sesuai realisasi di lapangan terhadap dana hibah dari Pemkot Semarang sebesar Rp 18 miliar.

Namun persoalan itu dirasa salah alamat, karena Judiarto dengan perusahaan yang dipimpinnya hanya seorang kontraktor penyelenggara event. 

“Saya hanya salah satu dari beberapa kontraktor dan pelaksana pekerjaan pada event MXGP di Semarang tahun 2018 itu” aku Judiarto kepada media, pada kesempatan sama.

Selanjutnya pada peristiwa itu, merasa dicemarkan nama baiknya, Judiarto balik melaporkan Ketua IMI Jateng itu kepada Bareskrim Mabes Polri atas pasal pencemaran nama baik. Rupanya, pihak Bareskrim merespon positif pelaporan tersebut dengan melakukan penyelidikan, panggil para saksi termasuk Pak Kadar dan telah ditetapkan P21 (berkas kasus lengkap).

Sejak itu, Kadar mulai goyang. Terlebih pada November 2019, Kadar disanksi IMI Pusat dengan menonaktifkan sebagai Ketum IMI Jawa Tengah selama 1 tahun, karena dianggap membawa IMI ke persoalan hukum. 

Selanjutnya pada Agustus 2020 lalu, berkas kasus pencemaran nama baik oleh Kadar naik menjadi P-21. Artinya, kasus masuk tahap kedua dari polisi ke jalur meja hijau _Kejaksaan_.

Kadar yang kini sudah tak muda lagi _ berusia 70 tahun_ pun harus siap-siap menerima konsekuensi, masuk bui. Sebelum semua terlambat, hingga akhirnya Kadar menyempatkan waktu untuk bertemu langsung Judiarto menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya, sekaligus agar kasusnya tak perlu dilanjutkan.

“Pak Judiarto bahkan sebenarnya sudah jauh hari memaafkan Pak Kadar ketika pernyataan itu disampaikan pihak Pak Kadar. Namun dalam perkembangan waktu, kok tidak seperti yang disampaikan. Akhirnya kami meneruskan kasus ini di kepolisian,” terang Kiki Manurung SH, ssbagai kuasa hukum Judiarto.

Jika akhirnya keputusan pengadilan kelak memvonis Pak Kadar dengan hukuman penjara, lanjut Kiki Manurung, kliennya (Judiarto) minta agar yang bersangkutan _ Kadar _ tak perlu menjalani hukuman itu sepenuhnya. “Klien kami bilang, Pak Kadar hanya butuh sekitar 1 menit dalam sel penjara, habis itu keluar dan pulang ke rumah beliau. Hanya ingin membuktikan, bukan klien kami yang salah,” kata Kiki Manurung.

Tak hanya itu, pada 4 September 2020, Judiarto yang diwakili Kiki Manurung dan Kadar didampingi Pengacara dan putrinya, telah mendatangi Kejaksaan Negeri Semarang untuk menyampaikan kesepakatan perdamaian yang telah dilaksanakan di Jakarta, dan memohon agar penuntutan terhadap dirinya dihentikan berdasarkan Keadilan Retoratif (Restorative Justice).

Kejaksaan Negeri Semarang, yang diwakili Kasipidum dan JPU telah memfasilitasi proses perdamaian antara Judiarto dan Kadar yang dilakukan secara virtual di kantor Kejaksaan Negeri Semarang, namun dikarenakan Judiarto berhalangan hadir, yang disaksikan oleh masing-masing pengacara serta kerabat Kadar yang ikut hadir dalam proses perdamaian tersebut.

Hingga akhirnya seluruh kesepakatan perdamaian tersebut telah dituangkan para pihak dalam Kesepakatan Perdamaian dan Berita Acara Proses Perdamaian yang dibuat oleh JPU (Gilang Prama Jasa, S.H., M.H) sebagai Fasilitator.

Kini, Judiarto dan Kadar menunggu proses hukum selanjutnya atas Perdamaian yang telah dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Semarang berdasarkan berdasarkan Keadilan Retoratif. (TB)

1 komentar:

  1. Perkara dugaan Korupsi MXGP di Semarang telah dilaporkan mantan Ketua IMI Jateng Akbp Kadarusman ke KPK RI tahun lalu. Awal tahun 2020 tepatnya pada bulan Maret KPK RI telah meningkatkan penanganan laporan sdr Akbp Kadarusman ketingkat Penindakan. Tahapan yang telah dilalui adalah Verifikasi laporan, laporan di telaah dan sekarang ditingkatkan ke Penindakan. Yang jadi pertanyaan : Apakah penanganan perkata Tindak Pidana Korupsi dapat diintervensi dengan adanya Perdamaian...??? Sementara penanganan perkaranya sudah ditingkat Penindakan. Terima kasih. Salam.

    BalasHapus

Terimakasih, apapun komentar anda sangat kami hargai