Breaking News

,

Tanah Diambil, Seorang Wanita Tua Diduga Menjadi Korban Mafia Tanah





JAKARTA, LARAS POST - Seorang wanita tua bernama Lendawaty Oetami dan anaknya Rita Joewono, diduga menjadi korban mafia tanah. 

Pasalnya, tanah milikmya yang berada di kawasan Tomang, Jakarta Barat, diklaim milik Ceradeas Yulianto.  Ceradeas memang berniat membeli tanah milik Lendawaty, namun baru membayar uang muka, belum melunasi. 

Diduga ada permainan mafia tanah, tiba-tiba Ceradeas memiliki bukti pelunasan lewat pengesahan salah satu notaris. 

Kontan saja, hal itu membuat Lendawaty berang.  Dia merasa dizalimi karena Ceradeas baru membayar uang muka, belum melunasi pembayaran tanah tersebut. 



Kasus ini sendiri tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Lendawaty Oetami menunjuk tim kuasa hukum dari Law Office CECEP SURYADI & PARTNERS.  Adapun tim penasehat hukum terdiri dari Cecep Suryadi, S.H.M.H..CT.L, Rubby Cahyady, S.H.,M.H, Norma Andriani, SH., M.H, Juliana Panjaitan, S.H, dan Achmad Selahudin, S.H.

Cecep Suryadi mengungkapkan, adanya praktik peralihan hak atas tanah dan bangunan yang modusnya belum lunas direkayasa sedemikian rupa menjadi lunas, dan ini patut diduga dilakukan oleh mafia tanah.

"Akibat dari kriminalisasi tersebut, korban Ny. Lendawaty Oetami yang sudah berusia 86 tahun, yang sedang rawat jalan di RS Jantung Harapan Kita, saat ini ditahan. Begitu pun juga anak kandungnya Ny. Rita Joewono, ikut ditahan," tandasnya. 

Bukti Pelunasan Diduga Direkayasa

Cecep kemudian menungkapkan kronologis kejadian tersebut. "Kronologis kriminalisasi berawal dari Ny. Lendawaty Oetami dan Ny. Rita Joewono sebagai Pihak I (pertama), kemudian Ceradeas Yulianto sebagai Pihak II (kedua) sepakat menandatangi Akta 

Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) atas obyek Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2113/Tomang tersebut sesuai Akta PPJB No. 192 Tanggal 25 Agustus 2016 dengan harga Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah). Dalam Pasal 2 PPJB, di mana isinya mengatur tentang harga jual-beli sebesar Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) teknis pembayaran pelunasan dibagi dalam dua (2) kali termin, termin pertama sebesar Rp620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) sudah dibayarkan pihak kedua untuk penebusan sertifikat di BPR Inti dana kemudian sisanya termin kedua sebesar Rp580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) harus dilakukan pelunasan pembayaran sebelum tanggal 5 September 2016," tegasnya. 



Apabila, sambungnya, Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran maka transaksi batal. Dan dalam hal ini, Pihak Pertama berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak dan uang yang sudah diterima oleh Pihak Pertama menjadi hangus.

"Bahwa yang diterima oleh korban sebelum tanggal 5 September 2016 adalah bukti transfer sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 1 September 2016 dan sebesar Rp161.900.000 (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 2 September 2016. Jadi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dan disepakati para pihak tidak pernah ada pelunasan pembayaran oleh pihak kedua diduga mafia tanah," terangnya. 

Cecep melanjutkan, fakta-fakta hukum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa belum pernah bisa dibuktikan ada pelunasan pada termin kedua oleh pelaku mafia tanah, baik transfer langsung ke rekening korban sebelum tanggal 5 September 2016. 

"Mafia tanah tersebut berdalih dengan surat keterangan dan pernyataan pelunasan sepihak yang dibuat oleh kantor notaris Fenty Abidin selaku notaris juga yang membuat PPJB para pihak, pelunasan versi mafia tanah pembayaran lewat cash kuitansi, yang sampai dengan saat ini bukti pelunasan kuitansi dan dokumentasi terkait pelunasan pembayaran tersebut belum bisa dibuktikan patut diduga direkayasa."

Dijelaskannya, surat keterangan lunas dibuat tertanggal 26 Oktober 2021, dihadapan notaris Fenty Abidin. Dan surat pernyataan dibuat tertanggal 5 Mei 2017 dibuat oleh notaris yang sama yaitu Fenty Abidin.

"Pembayaran lunas diduga direkayasa untuk sebagai landasan hukum terjadinya peralihan hak menjadi akta jual beli dan balik nama yang dilakukan sepihak dihadapan kantor notaris nanang karma seolah￾olah sudah terjadi jual-beli untuk membantu melegalkan, dan saat ini mafia tanah sudah diuntungkan dengan mengalihkan mengagunkan menjaminkan sertifikat tersebut ke Bank  ICBC  dengan fasilitas pengikatan hak tangggungan sebesar Rp3.187.500.000,- (tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)," paparnya. 

Terkait, urainya, proses terjadinya Akta Jual-Beli dihadapan kantor notaris Nanang Karma, korban tidak pernah hadir bahkan tidak tahu dan mengenal notaris tersebut. Sehubungan pajak jual-belinya pun korban tidak pernah membayar pajak penjual, karena fakta hukumnya Ny. Lendawaty Oetami tidak punya NPWP.

"Patut diduga semua proses peralihan hak-hak dan pajaknya dilakukan oleh mafia tanah."

Cecep menuturkan, awal terjadinya kriminalisasi adalah saat korban ibu dan anak dilaporkan oleh mafia tanah lewat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Barat pada  2020.

"Sebenarnya fakta hukum yang terjadi adalah pada tahun 2017, korban memang berniat menjual rumahnya ke tetangga kemudian terjadilah proses uang muka atau down payment (DP) sebesar Rp370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 21 Juni 2017," ucapnya. 

"Sehubungan sudah ada uang muka, maka korban menanyakan dan meminta sertifikat kepada Ceradeas Yulianto dan notaris Fenty Abidin yang ternyata sulit untuk dihubungi," katanya. 

Kemudian, Cecep melanjutkan, korban berinisiatif mengecek sendiri ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat, ternyata sudah dibalik nama menjadi Ceradeas Yulianto dan dijaminkan diikat hak tanggungan oleh Bank ICBC. 

"Karena korban tidak tahu kalau sertifikat tersebut sudah diakta jual belikan dan dibalik nama, maka dengan itikad baik korban mengembalikan uang muka tersebut ke tetangganya sejak 28 Januari 2019 dan sudah ada pelunasan," paparnya. (Tim


Tidak ada komentar

Terimakasih, apapun komentar anda sangat kami hargai