Jakarta, Laras Post - Presiden Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka kunjungan kerja, Rabu (1/4/2020). 

Dalam kunjungan ini, Kepala Negara diagendakan untuk meninjau kesiapan Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 yang berada di Pulau Galang.

Presiden dan rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekira pukul 10.00 WIB untuk menuju Bandar Udara Internasional Hang Nadim, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Dari Hang Nadim, Presiden langsung bergerak menuju lokasi RS Darurat di Pulau Galang, Kelurahan Sei Jantung, Kecamatan Galang, Kota Batam.

Selepas kunjungan tersebut, Kepala Negara dan rombongan diagendakan untuk kembali menuju Jakarta dan tiba pada sore hari.

Turut serta dalam keberangkatan tersebut di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak. (her/sg)

Bogor, Laras Post - Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp405,1 triliun sebagai tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-19. 

Anggaran tersebut akan dialokasikan kepada sejumlah pos yang diperlukan untuk menangani dampak Covid-19 mulai dari sisi kesehatan hingga dampak ekonomi yang ditimbulkannya.

Demikian disampaikan Presiden dalam keterangan resminya melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020). 

"Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun," ujarnya.

Dari jumlah tersebut, Rp75 triliun dialokasikan untuk belanja di bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR), dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Presiden mengatakan bahwa alokasi anggaran di bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian alat pelindung diri (APD), alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya.

"Juga untuk upgrade rumah sakit rujukan termasuk Wisma Atlet serta untuk insentif dokter, perawat, tenaga rumah sakit, dan santunan kematian tenaga medis serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya," kata Presiden.

Sementara alokasi anggaran sebesar Rp110 triliun bagi perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk implementasi peningkatan sejumlah program dan kebijakan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, hingga Kartu Prakerja. Masing-masing dari program tersebut diketahui dilakukan peningkatan baik terhadap jumlah penerima manfaat maupun besaran manfaat yang diberikan.

"Juga akan dipakai untuk pembebasan bea listrik tiga bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA. Termasuk di dalamnya untuk dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok yaitu Rp25 triliun," imbuhnya.

Adapun alokasi bagi pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah memberikan prioritas penggratisan PPh (Pajak Penghasilan) 21 untuk para pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp200 juta. Selain itu, ada juga percepatan restitusi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha.

Di samping itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan nonfiskal seperti beberapa di antaranya ialah penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor, penyederhanaan lartas impor, serta percepatan layanan proses ekspor-impor melalui National Logistic Ecosystem (NLE) untuk menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan termasuk bahan baku industri. (her/sg)

Bogor, Laras Post - Pandemi global Covid-19 tidak saja menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga membawa implikasi bagi perekonomian global, termasuk Indonesia. Covid-19 mendatangkan tantangan berat bagi mayoritas negara.

Menghadapi situasi tersebut, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

"Perppu ini memberikan fondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan, dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan," ujarnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020).

Melalui Perppu tersebut, sejumlah kebijakan diambil seperti mengalokasikan tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19. Untuk keperluan tersebut, pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp450,1 triliun yang selanjutnya akan diperuntukkan kepada sejumlah bidang penanganan mulai dari sisi kesehatan hingga dampak ekonomi yang ditimbulkannya.

"Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun," ucapnya.

Untuk diketahui, langkah yang diambil pemerintah dalam rangka menangani penyebaran Covid-19 ditetapkan berada pada tiga fokus utama, yakni berfokus pada kesehatan masyarakat, mempersiapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah, dan menjaga berlangsungnya dunia usaha khususnya UMKM.

Pemerintah memperkirakan, pandemi Covid-19 membuat ekonomi dunia berjalan semakin lambat di mana dalam hal ini pemerintah mengantisipasi proyeksi defisit kas keuangan negara yang diperkirakan mencapai 5,07 persen dari PDB.

"Perppu ini juga kita terbitkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperkirakan mencapai 5,07 persen," kata Presiden.

Presiden mengatakan bahwa relaksasi defisit lebih di atas 3 persen tersebut dimungkinkan untuk terjadi selama 3 tahun fiskal ke depan, yaitu mulai periode 2020, 2021, dan 2022. Meski demikian, pemerintah berkomitmen untuk tetap melakukan upaya menjaga pengelolaan fiskal yang hati-hati selama masa tersebut. Setelahnya, defisit akan kembali dijaga di batas maksimal 3 persen.

"Kita membutuhkan relaksasi kebijakan defisit APBN di atas 3 persen. Namun, relaksasi defisit ini hanya untuk 3 tahun, yaitu tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022. Setelah itu, kita akan kembali ke disiplin fiskal, maksimal defisit 3 persen mulai tahun 2023," tuturnya.

Terkait hal tersebut, Kepala Negara mengatakan bahwa Perppu tersebut akan segera diundangkan dan dilaksanakan. Ia juga mengharapkan dukungan dari DPR agar Perppu tersebut memperoleh persetujuan untuk menjadi undang-undang.

"Saya mengharapkan dukungan dari DPR RI. Perppu yang baru saja saya tanda tangani ini akan segera diundangkan dan dilaksanakan. Dalam waktu yang secepat-cepatnya, kami akan menyampaikan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang (UU)," tandasnya. (her/sg)

Bogor, Laras Post - Kebijakan yang diambil pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19 ditetapkan berada pada tiga fokus utama, yakni berfokus pada kesehatan masyarakat, mempersiapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah, dan menjaga berlangsungnya dunia usaha khususnya UMKM.

Fokus kebijakan tersebut diambil setelah mempertimbangkan sejumlah parameter di negara kita yang jelas berbeda dengan negara-negara lainnya.

"Kita harus belajar dari pengalaman dari negara lain, tetapi kita tidak bisa menirunya begitu saja. Sebab, semua negara memiliki ciri khas masing-masing baik itu luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya, dan lain-lain," tegas Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020).

Kepala Negara memberi perhatian khusus dan menyampaikan sejumlah hal yang lebih mendetail mengenai kebijakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli di tengah upaya pemerintah menangani penyebaran Covid-19.

Pertama, Presiden Joko Widodo menetapkan bahwa jumlah penerima manfaat kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) ditingkatkan dari semula 9,2 juta keluarga penerima manfaat menjadi 10 juta keluarga. Besaran komponen manfaat yang diterima pun juga akan ditingkatkan untuk masing-masing komponennya sebesar 25 persen.

"Misalnya komponen ibu hamil naik dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun, komponen anak usia dini Rp3 juta per tahun, dan komponen disabilitas Rp2,4 juta per tahun. Kebijakan ini efektif mulai April 2020," tandas Presiden.

Kenaikan serupa juga diberlakukan untuk kebijakan Kartu Sembako. Jumlah penerima manfaat kebijakan tersebut akan ditingkatkan dari semula 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat. Nilai manfaat kebijakan tersebut juga naik sebesar 30 persen dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu dan akan diberikan selama sembilan bulan.

Pemerintah juga memutuskan untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi program Kartu Prakerja. Sebelumnya anggaran untuk program tersebut dialokasikan sebesar Rp10 triliun, kini pemerintah meningkatkannya menjadi Rp20 triliun.

"Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama untuk pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19. Nilai manfaatnya adalah Rp650 ribu sampai Rp1 juta per bulan selama empat bulan ke depan," tukas Presiden.

Kebutuhan listrik masyarakat lapisan bawah juga diberi perhatian khusus dengan menggratiskan biaya pemakaian untuk pelanggan listrik daya 450 VA selama tiga bulan ke depan. Sementara bagi pelanggan listrik daya 900 VA diberikan pemotongan tarif sebesar 50 persen juga untuk tiga bulan ke depan.

Adapun bagi kebijakan keringanan pembayaran kredit, Presiden mengatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan turunan mengenai kebijakan tersebut yang akan berlaku mulai bulan April. Para pekerja informal seperti pengemudi ojol, sopir taksi, nelayan dengan penghasilan harian, dan pelaku UMKM nantinya tidak arus datang ke bank atau perusahaan leasing untuk mengurus keringanan pembayaran kredit tersebut.

"OJK telah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut dan dimulai berlaku bulan April ini. Telah ditetapkan prosedur pengajuannya tanpa harus datang ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WA (Whatsapp)," ujarnya.

Selain itu, untuk mengantisipasi melonjaknya kebutuhan bahan pokok selama masa penanganan Covid-19, pemerintah telah mencadangkan alokasi anggaran sebesar Rp25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik. (her/sg)

Purbalingga, Laras Post - Dalam rangka berperan serta aktif menjadi garda terdepan bangsa untuk menghadapi serangan virus corona, Kodim 0702/Purbalingga bersinergi bersama Polres Purbalingga dan unsur pendukung lainnya bergerak bersama menyatukan langkah melaksanakan peduli situasi bangsa menghadapi virus corona dengan aksi Penyemprotan disinfektan di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Purbalingga secara serempak, (31/3/2020).

Aksi diawali dengan apel bersama di halaman Pores Purbalingga dipimpin langsung  kapolres Purbalingga yang diikuti juga oleh Anggota Kodim 0702/Purbalingga dan unsur lainnya.

Pada pelaksanaanya kegiatan tidak hanya penyemprotan disinfektan  saja namun disertai juga dengan himbauan dan sosialisasi tentang upaya yang harus dilaksanakan untuk memutus mata rantai penyebaran corona serta mencegah berkembangnya virus corona dengan menggunakan pengeras suara.

Sertu Indra selaku Kaposkes Kodim 0702/Purbalingga yang turut hadir pada kegiatan ini menuturkan," Kegiatan ini sebagai upaya mencegah makin meluasnya penyebaran corona, berbagai elemen harus terlibat dan peduli untuk bersama satukan langkah melawan virus corona agar masyarakat, bangsa dan negara Indonesia terbebas dari ancaman corona," ungkapnya. (Pendim 0702/Purbalingga). (Agus P)

Bogor, Laras Post - Presiden Joko Widodo menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dalam pernyataannya yang disampaikan melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/03/2020). 

Covid-19 yang telah menjadi pandemi global dinilai sebagai jenis penyakit berisiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan di tengah masyarakat.

"Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat," ujarnya.

Status tersebut sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di mana pemerintah mengupayakan perlindungan bagi kesehatan masyarakat dari penyakit jenis tersebut dengan cara penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dengan mencegah keluar dan masuknya penyakit yang menimbulkan risiko kesehatan masyarakat.

Untuk mengupayakan perlindungan tersebut, Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk mengambil opsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Opsi tersebut diambil dalam rapat terbatas pada Senin, 30 Maret 2020, untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Sesuai undang-undang (UU), PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Covid-19 dan kepala daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan," tuturnya.

Aturan pelaksanaan PSBB tersebut juga tekah diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres (Keputusan Presiden) Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Terbitnya aturan pelaksanaan tersebut memberikan landasan kebijakan bagi pemerintah dalam menangani dampak Covid-19.

"Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan serta berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Keppres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah," terangnya. (her/sg)

Purbalingga, Laras Post - Polres Purbalingga menggelar penyemprotan disinfektan secara masal di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga, Selasa (31/3/2020). Kegiatan tersebut merupakan langkah pencegahan penyebaran virus Corona yang digelar jajaran kepolisian secara serentak.

Dalam pelaksanaannya, Polres Purbalingga menggandeng unsur terkait seperti TNI, BPBD, PMI dan Pemadam Kebakaran. Sebelum penyemprotan dilakukan apel yang dipimpin oleh Kapolres Purbalingga AKBP Muchammad Syafi Maulla di halaman Mapolres.

Kapolres Purbalingga AKBP Muchammad Syafi Maulla mengatakan bahwa pada hari ini kita melaksanakan penyemprotan disinfektan secara bersama-sama, secara serentak. Penyemprotan mulai dari wilayah kota hingga tingkat kecamatan dan desa.

"Lokasi penyemprotan sudah kita petakan, kita prioritaskan di daerah yang ada warga positif Corona maupun adanya pasien dalam pemantauan (PDP). Selain itu, penyemprotan dilakukan di lokasi fasilitas umum yang ada di Kabupaten Purbalingga," jelasnya.

Kapolres menjelaskan bahwa dalam kegiatan ini kita bagi menjadi sejumlah tim. Tim terdiri dari gabungan berbagai unsur mulai dari Polri, TNI, BPBD dan PMI serta elemen yang ada. Tujuannya untuk bersama mencegah penyebaran virus Corona.

"Kita bersama-sama bersatu untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus Corona. Kita berharap bisa memutus rantai penyebarannya," ucapnya.

Pelaksanan penyemprotan di tingkat polres menggunakan belasan kendaraan gabungan dari kepolisian, pemadam kebakaran, BPBD dan PMI. Penyemprotan dimulai dari jalan utama Kabupaten Purbalingga dilanjutkan ke lokasi sasaran baik perumahan, pemukiman warga dan fasilitas umum sesuai ploting yang sudah ditentukan.

Dari pemantauan, pelaksanaan penyemprotan disinfektan di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Polsek Jajaran Polres Purbalingga. Di tingkat polsek pelaksanan dilakukan bersama dengan unsur Forkopincam dan masyarakat. (Agus P)

Bogor, Laras Post - Presiden Joko Widodo meminta agar perlindungan tenaga kesehatan dan penyediaan obat serta alat-alat kesehatan betul-betul menjadi prioritas yang utama. 

Hal tersebut dia tegaskan saat memimpin rapat terbatas membahas penanganan pandemi virus korona atau Covid-19 melalui telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3/2020).

"Pastikan bahwa seluruh dokter, tenaga medis, perawat bisa bekerja dengan aman dengan peralatan kesehatan yang memadai dan pada 23 Maret yang lalu, pemerintah pusat telah mengirimkan 165.000 APD (alat pelindung diri) ke setiap provinsi, saya juga minta ini betul-betul dipantau. Dari provinsi harus segera dikirim, ditransfer lagi ke rumah-rumah sakit yang ada di daerah sehingga bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat," ujar Presiden.

Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, sampai saat ini, stok APD makin terbatas dan perhitungan menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan kurang lebih 3 juta APD hingga akhir Mei. Karena itu, Presiden meminta agar dilakukan percepatan pengadaan APD.

"Saya juga minta agar digunakan produk dalam negeri. Karena data yang saya terima, ada 28 perusahaan produsen APD di negara kita," imbuhnya.

Untuk mendukung produksi APD tersebut, Presiden minta agar impor bahan bakunya dipermudah. Di saat yang sama, Presiden juga meminta dilakukan percepatan pengembangan agar ventilator bisa diproduksi di dalam negeri.

Selain alat kesehatan, Kepala Negara juga meminta agar jajarannya memperhatikan ketersediaan alat tes cepat (rapid test), PCR (polymerase chain reaction), dan VTM (viral transport media) untuk kecepatan pemeriksaan di laboratorium. 

Untuk rapid test, Presiden meminta agar tenaga-tenaga kesehatan beserta seluruh lingkaran keluarganya dan khususnya yang terkena status ODP (orang dalam pemantauan) diberikan prioritas.

"Perhatikan juga tadi gubernur sudah menyampaikan juga, banyak yang menyampaikan mengenai perangkat uji lab, seperti reagen PCR, VTM, semuanya meminta itu sehingga pengadaan untuk ini juga tolong diperhatikan," tegasnya.

Di samping itu, Presiden meminta agar jajarannya membangun sistem informasi pelayanan di rumah sakit rujukan, termasuk ketersediaan ruang perawatan di rumah sakit darurat seperti di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.

"Sistem pendaftaran yang terintegrasi dengan online sehingga semuanya bisa lebih cepat terlayani," terangnya. (her/sg)

Bogor, Laras Post - Pemerintah terus berupaya untuk menangani pandemi virus korona atau Covid-19 di Indonesia, termasuk memutus rantai penyebarannya. 

Presiden Joko Widodo  meminta agar kebijakan pembatasan sosial maupun pembatasan fisik berskala besar dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi.  

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pengantar dalam rapat terbatas yang digelar secara telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3/2020).

"Saya juga minta dan pastikan bahwa apotek dan toko-toko penyuplai kebutuhan pokok bisa tetap buka untuk melayani kebutuhan warga dengan tetap menerapkan protokol jaga jarak yang ketat," kata Presiden.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah juga segera menyiapkan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelaku usaha, dan pekerja informal.

"Ini nanti yang akan segera kita umumkan kepada masyarakat," imbuhnya.

Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar tersebut, Presiden meminta agar segera disiapkan aturan pelaksanaannya yang lebih jelas sebagai panduan-panduan untuk provinsi, kabupaten, dan kota. 

Presiden kembali mengingatkan bahwa kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah.

"Saya berharap seluruh menteri memastikan bahwa pemerintah pusat-pemerintah daerah harus memiliki visi yang sama, harus satu visi, memiliki kebijakan yang sama, semuanya harus dikalkulasi, semuanya harus dihitung, baik dari dampak kesehatan maupun dampak sosial ekonomi yang ada," terangnya. (her/sg)

Bogor, Laras Post - Pandemi virus korona atau Covid-19 terus meluas dan telah menjangkiti 202 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. 

Dalam satu minggu terakhir, episentrum Covid-19 juga beralih dari sebelumnya di Tiongkok, kini berada di Amerika Serikat dan Eropa.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas yang digelar secara telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/03/2020). 

Presiden juga mengatakan bahwa beberapa negara yang telah mampu mendatarkan kurva penyebaran Covid-19, menghadapi tantangan baru berupa banyaknya kasus dari luar negeri.

"RRT, Korea Selatan, dan Singapura saat ini banyak menghadapi _imported cases_, kasus-kasus yang dibawa dari luar negeri," kata Presiden Jokowi.

Oleh sebab itu, selain mengendalikan arus mobilitas antarwilayah di dalam negeri seperti arus mudik, Presiden juga menyerukan agar mobilitas antarnegara yang berisiko membawa kasus impor juga dikendalikan. Arus kembalinya warga negara Indonesia (WNI) dari beberapa negara seperti Malaysia misalnya, perlu untuk dicermati karena menyangkut jumlah WNI yang tidak sedikit.

"Saya menerima laporan dalam beberapa hari ini, setiap hari ada kurang lebih 3 ribu pekerja migran yang kembali dari Malaysia. Selain pekerja migran di Malaysia kita juga harus mengantisipasi kepulangan dari para kru kapal, pekerja ABK yang ada di kapal, perkiraan kita ada kurang lebih 10 ribu sampai 11 ribu ABK. Ini juga perlu disiapkan dan direncanakan tahapan-tahapan untuk _men-screening_ mereka," paparnya.

Di samping itu, pergeseran episentrum Covid-19 ke Amerika Serikat dan Eropa juga mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan yang mengatur perlintasan lalu lintas warga negara asing ke wilayah Indonesia.

"Terkait kembalinya WNI dari luar negeri, prinsip utama yang kita pegang adalah bagaimana kita melindungi kesehatan para WNI yang kembali dan melindungi kesehatan masyarakat yang berada di Tanah Air," tegasnya.

Untuk itu, Kepala Negara kembali menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan yang dilakukan secara ketat baik di bandara, di pelabuhan, dan di pos lintas batas. Bagi mereka yang tidak ada gejala, bisa dipulangkan ke daerah masing-masing dengan status sebagai orang dalam pemantauan (ODP).

"Jadi setelah sampai di daerah betul-betul kita harus menjalankan protokol isolasi secara mandiri dengan penuh disiplin. Kemudian yang lain juga yang berkaitan dengan program bantuan sosial yang perlu kita berikan," tambahnya.

Sedangkan bagi mereka yang memiliki gejala, harus dilakukan proses isolasi di rumah sakit yang telah disiapkan pemerintah, misalnya di Pulau Galang. Presiden pun meminta kebijakan terkait perlintasan warga negara asing (WNA) di Indonesia dievaluasi secara berkala.

"Mengenai perlintasan warga negara asing, saya minta kebijakan yang mengatur perlintasan WNA di Indonesia ini dievaluasi secara reguler, secara berkala untuk mengantisipasi pergerakan Covid-19 dari berbagai negara yang ada di dunia," terangnya. (her/sg)

PurbaIingga, Laras Post - Polisi dari Satlantas Polres Purbalingga membantu penyemprotan disinfektan yang dilaksanakan warga di Kampung Tertib Lalu Lintas, Perum Griya Abdi Kencana, Kelurahan Purbalingga Wetan, Kecamatan/Kabupaten Purbalingga, Senin (30/3/2020).

Polisi dari Satlantas bergabung dengan warga setempat bahu membahu dalam penyemprotan disinfektan. Tidak hanya itu, polisi juga menyampaikan imbauan tentang protokol kesehatan untuk cegah penyebaran virus Corona dan sosialisasi Maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19.

Kasat Lantas Polres Purbalingga AKP Indri Endrowati, melalui Kanit Dikyasa IPTU Tedy Subiyarsono mengungkapkan, kegiatan ini menjadi satu kolaborasi yang baik antara polisid dan warga di Kampung Tertib Lalu Lintas. Tujuan sebagai upaya preventif penyebaran Covid-19. 

“Kami dari Satlantas Polres Purbalingga selalu melakukan langkah proaktif untuk membantu mencegah penyebaran virus Corona. Polisi bergerak bersama warga untuk melakukan kegiatan ini,” ungkapnya.  

Ditambahkan Tedy, kegiatan ini juga sejalan dengan Maklumat Kapolri Nomor : Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19). Polri berpedoman pada asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi atau Salus Populi Suprema Lex Esto.

“Kapolri Jenderal Idham Azis memerintahkan seluruh pihak tetap tenang, tidak panik dan meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta mengikuti informasi dan imbauan pemerintah terkait penanganan pencegahan penyebaran virus Corona,” ungkapnya.

Mahendra Yudhi Krisnha selaku ketua RT di Kampung Tertib Lalu Lintas mengatakan, tujuan dilakukan penyemprotan disinfektan ini sebagai langkah pencegahan meluasnya virus Corona. Selain itu usaha untuk meningkatkan kebersihan lingkungan.

"Bahan disinfektan diracik dan dibuat secara mandiri mengingat harga disinfektan di pasaran sudah cukup tinggi. Namun demikian, dalam pembuatannya dilakukan dengan tetap mengikuti panduan yang dikeluarkan Dinas Kesehatan, baik meliputi jenis bahan utama, komposisi maupun volumenya," jelasnya.

Mahendra menuturkan kegiatan ini merupakan satu ikhtiar, kami mengajak kepada seluruh warga untuk melakukan upaya preventif. Kita juga mengapresiasi polisi dari Satlantas yang turut serta dalam kegiatan sekaligus memberikan sosialisasi Maklumat Kapolri tentang.

“Intinya, seluruh warga diharapkan sementara waktu tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri. Kami bersama warga siap melaksanakan maklumat tersebut,” tuturnya. (Agus P)

Jakarta, Laras Post - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DKI Jakarta berpartisipasi dalam upaya penanggulangan wabah Virus Corona atau Covid-19.

Partisipasi PWI Jaya DKI Jakarta yang disampaikan melalui "PWI Jaya Peduli" dengan menyalurkan bantuan paket berupa sembako dan penunjang kesehatan kepada warga terdampak Covid-19 di RT 04/RW 08 Petojo Binatu, Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat. 

Bertempat di markas PWI Jaya, Jalan Suryapranoto nomor 8, Jakpus, Senin (30/3/2020), sebanyak 30 paket bantuan yang diperoleh PWI Jaya Peduli dari hasil donasi itu diserahkan secara simbolis kepada perwakilan RT setempat.

Untuk menghindari kontak fisik dan kerumunan, perwakilan RT yang hadir dibatasi.

Ketua PWI Jaya Peduli, Nonnie Rering mengatakan, aksi ini bagian dari upaya membantu pemerintah dalam meringankan beban warga tak mampu di masa tanggap bencana nasional penanggulangan virus corona (COVID-19). 

"Bukan semata sense of crisis masyarakat yang dibutuhkan, tapi juga pentingnya kepedulian bersama agar kita semua bisa melewati pandemi corona ini. Mohon diterima bantuan tak bernilai ini, semoga bermanfaat," kata Nonnie saat serah terima bantuan kepada Putri dan Ihsan mewakili pengurus RT 04/RW 08 Petojo Binatu.

Nonnie pun menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang berpartisipasi dalam aksi galang dana PWI Jaya Peduli memerangi wabah virus corona yang telah dimulai sejak pertengahan Maret ini. 

Masing-masing paket bantuan berisi beras 5 kg, hand sanitizer, masker, biskuit, minyak goreng, dan mie instan. 

"Terima kasih atas bantuan dari PWI Jaya Peduli," ucap Putri, salah seorang dari perwakilan warga Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan itu juga hadir sejumlah wartawan untuk menerima bantuan PWI Jaya Peduli. 

Adapun para donatur baik perorangan maupun instansi/perorangan yaitu Joko Umboro, Agus Salim (Oval Advertising), Dharmawan Gunawan, Cak Herry (Laras Post), Nonnie Rering (Elatravel), H. Heru Pujiartono (Nendia Primarasa), Amy Atmanto, William Tjugiarto, Wahyu Surya Danil-Medan, Indra Surya Nasution - Medan, Benny Susatyo (Uzone.id), Naek Pangaribuan, UMI Sjarifah (Majalah Sudut Pandang). 

Donatur lainnya dari Sumber.com, Koin24.id, Cornelius Naibaho (Pempred FaktaPers), Jakartanews, IKWI Jaya, Royal Media Indonesia Harian Indonesia, Danone, dan Let's Go Chicken. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan PWI Jaya, Tubagus Adhi mengapresiasi apa yang dilakukan Nonnie dan kawan-kawan PWI Jaya Peduli.

"PWI Jaya Peduli juga harus concern terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Apalagi kasus COVID-19 ini sudah menjadi permasalahan nasional, bencana yang tidak terduga," ungkap Tb. Adhi yang juga pembina PWI Jaya Peduli. 

TB.Adhi yakin masih banyak warga masyarakat yang peduli atas apa yang terjadi saat ini. "Untuk itulah PWI Jaya Peduli perlu hadir. Kita bisa menjadi jembatan untuk memenuhi apa yang diinginkan masyarakat," jelasnya.

Senada disampaikan Ketua PWI Jaya, Sayid Iskandarsyah. Menurut Sayid, masyarakat sekarang sudah banyak menyadari pentingnya mencegah penularan virus corona. Salah satunya dengan mengikuti imbauan pemerintah agar membatasi aktivitas di luar rumah selama 14 hari ke depan dan menjaga jarak fisik dalam interaksi sosial (social distancing).

Nonnie menambahkan, aksi galang dana dan sumbangan sembako atau alat penunjang kesehatan ini masih terus berlanjut. Bantuan donasi bisa disalurkan melalui rekening PWI Jaya, Bank BNI Cabang Harmoni Nomor 0018283591. 

Untuk sumbangan sembako atau alat penunjang kesehatan silakan diserahkan langsung ke markas PWI Jaya. (her)

Depok, Laras Post - Jalan H. Amin di RT06/04, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, yang menjadi sasaran program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 107 Ta 2020 Kodim 0508/ Depok, mulai dicor. 

Dansatgas TMMD ke 107 Kodim 0508/Depok Kolonel Inf Agus Isrok Mikroj, nampak ikut membantu Satgas TMMD dan warga dalam melakukan pengecoran jalan  tersebut. 

"Agar selesai sebelum waktu sasaran, saya ikut membantu dan menyemangati para Satgas TMMD. Karena program ini sebagai pengabdian untuk negeri," ujar Kolonel Inf Agus Isrok Mikroj. 

Dia menambahkan, jalan H. Amin yang dicor sepanjang 310 meter, dengan lebar 2,5 meter dan tebal 5 sentimeter. 

"Kami yakin pengerasan jalan selesai lebih cepat dan hasilnya memuaskan dan bisa dinikmati masyarakat," tandas  Kolonel Inf Agus Isrok Mikroj. 

Lebih lanjut, perwira menengah TNI itu menuturkan, dalam kegiatan TMMD tersebut selain pengerasan jalan, juga dilakukan pembuatan saluran air (drainase) dan merehabilitasi rumah tidak layak huni.

"Selain pengecoran jalan, sasaran fisik juga membuat saluran air dan rehab rumah tidak layak huni. Sasaran selesai sesuai target,"  ujar Kolonel Agus.

Kegiatan TMMD ke-107 Kodim 0508/Depok dimulai pada 16 Maret 2020 dan akan ditutup pada 14 April 2020. (her)

Bogor, Laras Post - Mudik saat Idul Fitri atau Lebaran merupakan tradisi yang melibatkan mobilitas orang yang sangat banyak di Indonesia. Sebagai gambaran, pada tahun 2019 terjadi pergerakan kurang lebih 19,5 juta orang ke seluruh wilayah Indonesia.

Saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi bersama jajarannya, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa di tengah pandemi virus korona atau Covid-19, mobilitas orang sebesar itu sangat berisiko memperluas penyebaran Covid-19.

"Bahkan laporan yang saya terima dari Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DIY, pergerakan arus mudik sudah terjadi lebih awal dari biasanya," kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3/2020).

Sejak penetapan tanggap darurat di DKI Jakarta, ujar Presiden, telah terjadi percepatan arus mudik terutama dari para pekerja informal di Jabodetabek menuju ke Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta ke Provinsi Jawa Timur. Selama 8 hari terakhir ini tercatat ada 876 armada bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. 

"Ini belum dihitung arus mudik dini yang menggunakan transportasi massal lainnya misalnya kereta api maupun kapal, dan angkutan udara, serta menggunakan mobil pribadi," imbuhnya.

Karena itu, Kepala Negara menekankan beberapa hal, yaitu pertama, fokus pemerintah saat ini adalah mencegah meluasnya Covid-19 dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain.

Kedua, demi keselamatan bersama, Presiden juga meminta dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah. Menurutnya, imbauan-imbauan saja tidak cukup untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Saya melihat sudah ada imbauan-imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur kepada perantau di Jabodetabek untuk tidak mudik dan ini saya minta untuk diteruskan dan digencarkan lagi tapi menurut saya juga imbauan-imbauan seperti itu juga belum cukup. Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini," paparnya.

Ketiga, Presiden melihat bahwa arus mudik yang terlihat lebih dini bukan karena faktor budaya, tetapi karena memang terpaksa. Misalnya, banyak pekerja informal di Jabodetabek yang terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang akibat diterapkannya kebijakan tanggap darurat yaitu kerja di rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah.

"Karena itu, saya minta percepatan program _social safety net_, jaring pengaman sosial yang memberikan perlindungan sosial di sektor formal, dan para pekerja harian, maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro, usaha kecil, betul-betul segera dilaksanakan di lapangan. Sehingga para pekerja informal, buruh harian, asongan, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari," jelasnya.

Keempat, untuk keluarga yang sudah terlanjur mudik, Presiden meminta kepada para gubernur, bupati, dan wali kota untuk meningkatkan pengawasannya. Menurutnya, pengawasan di daerah masing-masing merupakan hal yang sangat penting. 

"Saya juga menerima laporan dari Gubernur Jawa tengah, Gubernur DIY bahwa di provinsinya sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat baik di desa maupun di kelurahan bagi para pemudik. Ini saya kira juga inisiatif yang bagus," ungkapnya.

Presiden juga mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan tersebut dilakukan secara terukur, tidak sampai menimbulkan langkah-langkah penapisan atau _screening_ yang berlebihan bagi pemudik yang terlanjur pulang kampung. 

"Terapkan protokol kesehatan dengan baik sehingga memastikan bahwa kesehatan para pemudik itu betul-betul memberikan keselamatan bagi warga yang ada di desa," terangnya. (her/sg)

Penyemprotan disinfektan di salah satu Masjid Depok.

Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan virus Corona Kota Depok, Dadang Wihana.

Jakarta, Laras Post - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima telepon dari Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud (MBS) di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (29/3/2020), pukul 16.00 WIB.

MBS menyampaikan belasungkawa atas berpulangnya Ibunda Presiden Jokowi, Sudjiatmi Notomihardjo pada 25 Maret 2020 lalu.

Dalam pembicaraan telepon tersebut, Presiden juga menyampaikan selamat atas kesuksesan Arab Saudi dalam penyelenggaraan KTT Luar Biasa G20 secara virtual beberapa waktu lalu, yang khusus membahas penanganan Covid-19.

“G20 harus menunjukkan kepemimpinannya dan menjadi motor solidaritas global, tidak ada negara yang kebal terhadap Covid-19 termasuk Indonesia dan Arab Saudi,” ucap Presiden.

Adapun Sabtu, 28 Maret 2020, bertempat di kediamannya di Surakarta, Presiden Jokowi juga menerima sambungan telepon dari Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed Bin Zayed Al Nahyan (MBZ).

Dalam pembicaraannya, Presiden menyampaikan terima kasih atas simpati dan doa dari Putra Mahkota Abu Dhabi kepada almarhumah Ibundanya. 

Selain itu, Presiden juga menyampaikan pentingnya solidaritas global, kerja sama, dan kolaborasi antarnegara dalam situasi saat ini.

“Kita harus bersama-sama untuk memenangkan peperangan melawan Covid-19 dan  peperangan melawan pelemahan ekonomi dunia,” tandas Presiden Jokowi. (her/sg)