Jakarta, Laras Post – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menetapkan tiga nilai organisasi yakni Melayani, Profesional dan Terpercaya, seperti diatur dalam Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 115/SK-OT.02/V/2020 tentang Nilai Kementerian ATR/BPN.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto mengatakan, tiga nilai tersebut harus diterapkan oleh seluruh insan Kementerian ATR/BPN dengan diimbangi oleh strategi komunikasi yang baru, agar persepsi ATR/BPN lebih baik di mata masyarakat dan dapat diketahui oleh masyarakat.
“Kita sudah banyak membuat perbaikan tapi kurang diketahui masyarakat, inilah tujuan dan fungsi kehumasan. Sangat penting dalam komunikasi internal dan eksternal, karena fungsi humas ini dapat membuat persepsi suatu institusi lebih baik,” ujarnya saat memberikan arahan melalui konferensi video pada E-Workshop Pelaksanaan Strategi Komunikasi Publik Gelombang Pertama, Kamis (28/05/2020), yang diikuti oleh 800 penggiat kehumasan Kementerian ATR/BPN dari seluruh Indonesia
Menurut Himawan, membangun kehumasan adalah membangun persepsi, dengan persepsi yang hebat dan kuat maka nilai Kementerian ATR/BPN di mata masyarakat menjadi lebih baik.
Untuk itu, lanjut Himawan, perlu ditingkatkan lagi fungsi kehumasan seperti layanan pengaduan masyarakat dengan melakukan improvisasi layanan, misalnya pengadaan call center dengan tetap mengedepankan nilai Kementerian ATR/BPN.
“Selama ini sekian banyak tugas strategis yang kita lakukan, tapi kita masih kekurangan effort dalam mengampanyekan agar masyarakat lebih mengetahui, untuk itu tata kelola pengaduan masyarakat yang baik perlu lebih ditingkatkan,” tandasnya.
Lebih lanjut Himawan menjelaskan, tentang nilai Kementerian ATR/BPN, yakni Melayani, Profesional dan Terpercaya. “Melayani di mana artinya semua insan ATR/BPN harus siap melayani pemohon, mitra kerja bahkan internal sendiri,” jelasnya.
Adapun profesional, menjadi karakter seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan ATR/BPN. “Artinya kita harus bekerja dengan sesuai aturan yang ada,” tegasnya.
Terpercaya, karena banyaknya kebijakan yang dikeluarkan sesuai kebutuhan. “Di situlah kebijakan kita harus dapat semaksimal mungkin dipercaya dan tidak memihak pada siapapun,” ujar Himawan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati mengatakan, urgensi perlu dilakukannya strategi komunikasi publik Kementerian ATR/BPN di antaranya adalah hasil kerja keras dan prestasi Kementerian ATR/BPN belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan brand awareness masyarakat dan kondisi brand Kementerian ATR/BPN seolah tereduksi di benak masyarakat yang hanya mengacu pada salah satu unit kerja.
“Untuk itu, kami harapkan mulai saat ini masing-masing satuan kerja sudah dapat membuat konten sendiri dan menggali isu lokal yang layak dan menarik untuk disosialisasikan melalui kanal media sosial yang sudah dimiliki,” tuturnya.
Menurut Yulia Jaya, fungsi strategi komunikasi juga harus diterapkan di seluruh kantor Kementerian ATR/BPN dari tingkat pusat hingga Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) yang ada di setiap Kabupaten/Kota.
“Kanwil dan Kantah dapat menyebarluaskan informasi dalam bentuk siaran pers atau konten desain grafis dan video grafis dan diunggah melalui kanal masing-masing,” terangnya.
Selain itu, lanjut Yulia Jaya, pihaknya juga bisa menyelenggarakan pelayanan informasi publik pada setiap tingkatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. “Untuk pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui situs atrbpn.go.id yang dikelola oleh Kepala Bagian Tata Usaha di Kanwil dan Kepala Subbagian Tata Usaha di Kantah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis mengungkapkan, setidaknya terdapat enam hal yang menjadi konsentrasi dalam hal Strategi Komunikasi, yaitu Perubahan Perilaku Masyarakat, Perubahan Cara Komunikasi Publik, Kerangka Kerja Rekomendasi Strategi Media, Manajemen Stakeholders, Framing Isu dan Pemberitaan Positif dan ATR/BPN Peka Terhadap Kebutuhan Informasi.
“Kita perlu mengaplikasikan enam konsentrasi Strategi Komunikasi yang disebutkan tadi agar Kementerian ATR/BPN bekerja secara sistematis dan terencana serta dapat menghasilkan pesan yang dapat sampai ke masyarakat, seperti membuat pesan atau konten yang menginspirasi dan menarik,” terangnya. (her)
